Tel Aviv, MINA – Gerakan Demokrasi Sipil di Israel menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, membakar dokumen penting yang akan mempersulit komite investigasi untuk melakukan penyelidikan.
Netanyahu juga dituduh mencegah perekaman dan mengambil langkah-langkah lain. Quds Press melaporkan, Sabtu (21/10).
Gerakan Demokrasi tersebut mendesak penasihat hukum pemerintah Israel, Gali Behrav Meara, untuk “segera membuka penyelidikan atas dugaan pembakaran dokumen oleh Kantor Perdana Menteri setelah Pertempuran Badai Al-Aqsa.”
Gerakan tersebut menyatakan dalam surat yang dikirim kepada penasihat hukum, “Netanyahu memikul tanggung jawab atas kegagalan intelijen dan keamanan dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan selama 14 tahun.”
Baca Juga: Warga Gaza di Rafah Butuh Bantuan 40.000 Tenda
Gerakan ini meminta “penasihat hukum untuk segera melakukan intervensi guna mencegah penghancuran dokumen dan memulihkan apa yang telah dibakar atau dihapus, dan berupaya melindungi informasi dan mengamankan semua dokumen sebelum dan sesudah serangan Al-Qassam.”
Dia menekankan perlunya “mencatat dan mendokumentasikan semua sesi dan konsultasi terkait serangan tersebut dan dampaknya, karena hal tersebut akan menjadi dasar penting bagi penyelidikan di masa depan dan mengambil pelajaran.”
Jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Ibrani Maariv kemarin, Jumat, menunjukkan 80% percaya Netanyahu harus memikul tanggung jawab atas kegagalan keamanan dan politik yang menyebabkan keberhasilan operasi perlawanan Al-Qassam dalam melancarkan serangan besar-besaran dan tiba-tiba terhadap Israel di perbatasan Jalur Gaza pada 7 Oktober lalu. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Israel Akui Jumlah Tentaranya yang Tewas di Gaza Jauh Lebih Tinggi dari Laporan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur