GNPF Ulama Bertemu DPR Bicarakan Isu Umat dan Bangsa

Jakarta, MINA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) bertemu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta Rabu (18/7). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Umum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak untuk membicarakan sejumlah persoalan umat dan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pandangan para ulama terkait sejumlah persoalan bangsa. hadir Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Muhammad Al Khathath dan Ustadz Edy Mulyadi.

“Tadi kami sampaikan sejumlah permasalahan yang terkait kriminalisasi dan ketidakadilan hukum yang terjadi kepada para ulama, habaib, ustadz dan tokoh umat Islam. Banyak kasus kecil yang tidak mempunyai dasar hukum justru malah diangkat dan diproses,” kata Yusuf. demikian keterangan tertulis diterima MINA di Jakarta, Kamis (19/7).

Lebih lanjut dikatakan, banyak penista agama yang melakukan penghinaan baik kepada agama Islam maupun kepada tokoh Islam, tidak diproses hukum kendati telah dilaporkan ke polisi. “Bahkan ada yang sudah tersangka tapi malah di-SP3-kan,” tambah Yusuf.

Yusuf mencontohkan kasus Victor Laiskodat yang dalam pernyataannya terbukti telah mengancam akan membunuh umat Islam dan menuduh tiga partai sebagai sarang teroris yang akan mengembangkan khilafah di Indonesia.

“Pada kasus Laiskodat, aparat hukum tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Tapi justru dia diberi kebebasan mencalonkan diri menjadi gubernur dan, saat ini terpilih menjadi gubernur di NTT,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, GNPF Ulama juga menyinggung soal keterpurukan ekonomi. Menurutnya banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tutup lantaran daya beli turun karena minimnya lapangan pekerjaan.

“Kami sampaikan, sebelum moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, Indonesia tidak kurang dari 40-50 ribu orang perbulan mengirim tenaga kerja dari yang low skill sampai high skill ke luar negeri. Dengan adanya moratorium berarti ada sejumlah 40-50 ribu anak bangsa yang tidak memiliki pekerjaan,” jelas Yusuf. (R/R03/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)