Tobruk, MINA – Komandan militer pemberontak Libya, Khalifa Haftar, bertekad bahwa otoritasnya akan bergerak ke arah penciptaan pemerintahan baru.
Pendeklarasian sebuah perjanjian penting yang diperantarai oleh PBB untuk menyatukan negara itu disebutnya “sesuatu dari masa lalu.”
“Perjanjian politik menghancurkan negara ini. Kami akan berupaya menciptakan kondisi untuk membangun lembaga-lembaga sipil permanen,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, Senin (27/4), demikian yang dikutip dari Al Jazeera.
Haftar tidak menjelaskan apakah parlemen saingan di timur negara itu mendukung langkahnya, atau apa perannya di masa depan.
Baca Juga: Media Asing: Militan Sudan Membantai Warga Desa, 200 Lebih Tewas
Pada April 2019, Haftar meluncurkan operasi militer untuk merebut kendali atas ibu kota, Tripoli, tetapi serangan itu sebagian besar terhenti oleh pasukan yang loyal kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung PBB.
Sebuah serangan balasan oleh pasukan yang berpihak pada GNA pada akhir Maret 2020 mengakibatkan Tentara Nasional Libya (LNA) yang mendukung Haftar diusir dari beberapa kota utama di barat.
Haftar menerima dukungan dari Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia. Sementara GNA didukung oleh Turki. (T/RI-1/R1)
Baca Juga: PBB Tuduh Paramiliter Sudan Halangi Bantuan untuk Darfur
Mi’raj News Agency (MINA)