Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

HAKIM: SEKITAR 7000 WARGA MESIR TERBUNUH SEJAK KUDETA

Admin - Senin, 20 Januari 2014 - 13:56 WIB

Senin, 20 Januari 2014 - 13:56 WIB

383 Views ㅤ

Kairo, 18 Rabi’ul Awwal 1435/20 Januari 2014 (MINA) –  Seorang hakim senior Mesir menyatakan lebih dari 7.000 warga sipil tewas di negara itu sejak kudeta militer terhadap Presiden Muhamad Mursi Juli 2013.

Hakim Muhamad Gharib mengatakan sebagian besar dari mereka tewas dibunuh oleh aparat keamanan dan ia mengajukan  tuntutan kepada pengadilan terhadap aparat militer  dan polisi  yang terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan terhadap demonstran, lapor Media pemantau Timur Tengah MEMO yang dikutip MINA (Mi’raj Islamic News Agency), Senin (20/1).

Gharib yang merupakan anggota tim pembela hukum Mursi mengkritik keras peradilan Mesir dan menuduh mereka sudah berlaku tidak adil terhadap kelompok  warga yang menentang kudeta.

Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan

Mendukung pernyataan tersebut, Gharib menerangkan pihak pengadilan Mesir terlihat begitu cepat mengeluarkan surat  penangkapan terhadap warga yang membawa simbol empat jari anti kudeta (simbol Rab’ah), namun  tidak pernah memulai persidangan terhadap orang-orang yang terlibat aksi penyerangan terhadap  ribuan demonstran yang tewas.

Menurut Gharib yang  lebih ironis lagi adalah keputusan pemerintah terbaru yang menuduh Mursi, dan puluhan anggota Ikhwanul Muslimin serta para wartawan yang ditahan melakukan tindakan yang dianggap “menghina peradilan”.  Hakim ini melanjutkan dengan mengatakan tuduhan tersebut bernuansa politik  untuk ‘menyingkirkan Mursi dan mengatakan pengadilan telah menjadi “boneka militer” yang melakukan kudeta.(T/P03/EO2/Mi’raj News)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

 

 

 

 

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama

 

Rekomendasi untuk Anda