Gaza, MINA – Hamas sepakat untuk melakukan pembicaraan dengan gerakan Fatah, untuk membubarkan komite administrasi Gaza dan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) sebagai cara untuk melaksanakan kesepakatan mengakhiri sengketa mereka yang telah berlangsung lama. Demikian menurut pernyataan Hamas pada hari Ahad (17/9).
Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas yang dikendalikan oleh Fatah, telah berselisih dengan gerakan Hamas di Gaza pada tahun 2007, yang menyebabkan Hamas mengambil alih wilayah Gaza.
Upaya untuk mendamaikan keduanya dan membentuk pemerintah persatuan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat telah berulang kali mengalami kegagalan, seperti dikutip MINA dari The Jerusalem Post.
Hamas mengatakan dalam pernyataannya, pihaknya sepakat untuk membubarkan pemerintahan yang menjalankan Gaza, mengizinkan pemerintah rekonsiliasi untuk menjalankan tugasnya di wilayah tersebut, untuk mengadakan pemilihan dan melakukan pembicaraan dengan Fatah.
Baca Juga: Israel Halangi Evakuasi Jenazah di Gaza Utara
Mahmoud Aloul, seorang pejabat senior Fatah menyambut baik tawaran Hamas dengan hati-hati. “Jika ini benar pernyataan Hamas, maka ini adalah tanda positif, Kami dalam gerakan Fatah siap melaksanakan rekonsiliasi,” katanya kepada Reuters.
Pada 11 September, Hamas mengumumkan bahwa mereka siap untuk “mengadakan pertemuan dengan Fatah di Kairo segera untuk mencapai sebuah kesepakatan rekonsiliasi.
Dua hari kemudian, seorang pejabat senior Fatah mengatakan, Hamas harus memenuhi serangkaian kondisi sebelum pertemuan dapat berlangsung.
“Tidak akan ada pertemuan atau dialog sampai Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya di Jalur Gaza dan memungkinkan pemerintah Otoritas Palestina untuk bertanggung jawab,” kata anggota Komite Pusat Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan kepada radio PA resmi.
Baca Juga: Keluarga Tahanan Israel Kecam Pemerintahnya Sendiri
Ahmad dan beberapa pejabat Fatah lainnya dijadwalkan melakukan perjalanan ke Kairo dalam beberapa hari mendatang untuk membahas rekonsiliasi dengan Hamas bersama pejabat Mesir.
Menurut seorang juru bicara Hamas, pemimpin baru Hamas, Ismail Haniyeh, tiba di Kairo pada 9 September untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Mesir pada kunjungan pertamanya sebagai pemimpin.
Dalam beberapa bulan terakhir, Hamas telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Mesir, yang mengendalikan satu persimpangan perbatasan mereka di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang sangat waspada terhadap hubungan antara Hamas dan Ikhwanul Muslimin, yang digulingkan dari kekuasaannya oleh Sisi setelah protes massa.
Hamas menguasai Jalur Gaza, wilayah pesisir padat penduduknya yang berbatasan dengan Mesir dan Israel, yang telah memperjuangkannya dalam tiga perang besar sejak 2008.
Baca Juga: Jajak Pendapat: Mayoritas Warga Penjajah Israel Ingin Akhiri Perang
Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum mengatakan, perundingan dengan Mesir akan fokus untuk mengurangi blokade dan memperbaiki keretakan yang telah berlangsung lama dengan kelompok pejuang Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Tidak ada komentar langsung dari pejabat Mesir mengenai perundingan tersebut.
Israel, yang menandatangani sebuah perjanjian damai 1979 dengan Mesir dan mengkoordinasikannya dengan keamanan, terus mengawasi diskusi antara Mesir dan Hamas. Seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, selama ini menganggap Hamas sebagai kelompok teroris. (T/B05/RS1))
Miraj News Agency (MINA)
Baca Juga: Front Demokrasi Serukan Persatuan di Tepi Barat Palestina