Gaza, MINA – Gerakan perlawanan Hamas di Gaza mengkritik pembentukan pemerintahan baru Palestina yang didominasi oleh partai Fatah, dengan mengatakan, pemerintah seperti itu akan memudahkan jalan bagi proposal ‘Kesepakatan Abad Ini’.
‘Kesepakatan Abad Ini’ adalah proposal perdamaian Amerika Serikat (AS) mengenai konflik Palestina-Israel yang belum diungkapkan.
Pada hari Sabtu (13/4), Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil sumpah pemerintahan barunya yang dipimpin oleh seorang loyalis dari partai Fatah-nya, Mohammad Shtayyeh, demikian Press TV melaporkan.
Kabinet yang beranggotakan 21 orang itu hanya mencakup menteri dari faksi-faksi yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terutama Fatah, tetapi mengecualikan Hamas dan gerakan Jihad Islam.
Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu tak lama setelah pemerintah dilantik, Hamas memperingatkan bahwa pemerintahan baru yang berbasis di Tepi Barat akan semakin memecah belah warga Palestina.
Pernyataan itu mengatakan, pemerintah yang dipimpin Shtayyeh adalah “wahana untuk unilateralisme dan monopoli kekuasaan.”
“Langkah ini memperluas perpecahan Palestina dengan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina,” kata Hamas.
“Pemerintah separatis Fatah yang dibentuk tidak memiliki legitimasi hukum dan konstitusi dan itu memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat, yang merupakan langkah yang sejalan dengan ‘Kesepakatan Abad Ini’ ciptaan AS,” tambahnya.
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
‘Kesepakatan Abad Ini’ dibuat oleh i Presiden AS Donald Trump untuk mengatasi konflik, yang dikatakan sangat mendukung rezim dan kepentingan Israel. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Menhan Israel: Ada Peluang Kesepakatan Baru Tahanan Israel
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur