HAMAS KUTUK PENAHANAN MURSI ATAS TUDUHAN BERKOLABORASI

Gaza City, 21 Ramadhan 1434/29 Juli 2013 (MINA) – Hamas mengecam keras keputusan peradilan Mesir untuk menahan Presiden terpilih, Muhammad Mursi selama 15 hari atas tuduhan berkolaborasi dengan gerakan perlawanan berbasis Islam itu.

Salah satu pemimpin Hamas, Dr Salah Bardawil menegaskan bahwa Hamas bukan gerakan teroris, namun gerakan perlawanan yang membela martabat Bangsa Arab dan Islam.

Dia menunjukkan bahwa menghadirkan Hamas sebagai musuh rakyat Mesir, dan menuntut semua orang yang memiliki hubungan dengan itu adalah bertentangan dengan hukum Mesir dan bertentangan dengan moral serta kehendak rakyat Mesir secara keseluruhan.

Bardawil menyerukan kepada masyarakat Palestina dan Mesir, Bangsa Arab dan Islam serta masyarakat dunia yang bebas untuk mengutuk resolusi itu, yang menempatkan Hamas dalam daftar terorisme dan menuntut kembalinya presiden Mesir yang terpilih secara sah melalui suara rakyat, Mursi karena dukungannya pada perlawanan dan rakyat Palestina.

Pada Jumat (26/7), hakim penyelidik Mesir mengeluarkan keputusan untuk memenjarakan Mursi selama 15 hari atas tuduhan berkolaborasi dengan Hamas dan melarikan diri dari penjara selama revolusi Januari 2011.

Media melaporkan Mursi akan ditempatkan dalam satu penjara yang sama dengan mantan presiden Husni Mubarak selama penyelidikan berlangsung.

Bardawil juga menegaskan bahwa Hamas tidak dan tidak akan pernah ikut campur dalam krisis internal Mesir.

“Hamas tidak dan tidak akan pernah ikut campur dalam krisis internal Mesir,” tegas Bardawil seperti dilaporkan Al Qassam yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Senin (29/7).

Hamas yang menyatakan istilah campur tangan Hamas di Mesir adalah karangan Israel dan disebarluaskan oleh media-media di Mesir mau pun di Palestina sendiri.

Hamas, dalam sebuah pernyataan resminya pada Rabu (24/7) mengatakan tuduhan tersebut sengaja dibuat Israel untuk menghasut masyarakat melawan Palestina dan warga Gaza. Hamas juga menyeru media-media tertentu Mesir untuk menghentikan tuduhan-tuduhan palsu yang sama.

Terkait media Palestina, Hamas juga menyerukan kepada otoritas yang bertanggung jawab dalam pemerintahan Palestina untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap lembaga ini dan semua orang yang menghasut melawan perjuangan Palestina melawan penjajahan ilegal.

Pernyataan Hamas ini ditujukan untuk media Ma’an News Agency yang sebelumnya memberitakan tuduhan kerja sama Hamas dan Ikhwanul Muslimin Mesir, di mana gerakan kuat di Gaza ini menyerukan kantor berita Ma’an untuk menunjukkan tanggung jawab profesional dan etika terhadap orang-orang Palestina.

Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Dr. Ahmad Bahar beberapa hari yang lalu juga mengutuk keputusan pemerintah Mesir menahan Presiden Mursi dengan tuduhan menjalin hubungan dengan Hamas.

“Ini adalah tuduhan konyol. Kami melihat penahanan ini mencerminkan kenaifan politik,” tegas Ahmad bahar.

“(Israel) telah menjadi satu-satunya negara yang mendakwa orang atas hubungan mereka dengan Hamas,” Dia menambahkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pusat Penelitian dan Kebijakan Arab, Azmi Bishara mengecam keputusan Mesir menahan presiden Muhammad Mursi terkait tuduhan kerja sama dengan gerakan Islam di Gaza, Hamas.

Bishara menggambarkan tuduhan tersebut “menggelikan”, mengatakan istilah tersebut digunakan Israel.

Tuduhan Tidak Dapat Diterima

Dr Abdel Sattar Qassem, profesor ilmu politik di An-Najah National University, kota Nablus, melihat bahwa keputusan peradilan Mesir untuk memenjarakan Presiden Muhammad Mursi atas tuduhan berkolaborasi dengan Hamas sebagai “hasutan terhadap perlawanan dan rakyat Palestina.”

Dalam pernyataan kepada Quds Press, dia mengutuk kampanye media yang menargetkan Hamas, perlawanan dan rakyat Palestina, dan mengatakan, keputusan untuk menahan Presiden Muhammad Mursi atas tuduhan berkolaborasi dengan Hamas tidak dapat diterima.

“Kampanye media yang menargetkan Hamas akan memperketat blokade di Jalur Gaza,” tegas Qassem.

Dia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa permusuhan Kairo terhadap Hamas akan berkembang menjadi permusuhan terhadap semua rakyat Palestina.

Sementara itu, profesor ilmu politik di Universitas Qatar, Dr Muhammad Mesfer, mengkritik keras keputusan untuk menahan Presiden Mesir yang digulingkan, Mursi.

Mesfer berpendapat dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/7) bahwa tidak ada pembenaran politik atau hukum yang ia temui di depan mata seluruh dunia untuk menuduh presiden negara Arab terbesar itu berkolaborasi dengan para pemimpin gerakan perlawanan.

“Pernyataan resmi Mesir bertujuan untuk menghasut opini publik terhadap Hamas dan terhadap mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa Mursi sebagai kepala negara menerima para pemimpin politik Hamas dan Perdana Menteri Gaza Ismail Haniyah, sebagaimana ia telah menerima pemimpin Palestina lainnya termasuk Mahmoud Abbas.

Dr Mesfer menganggap bahwa pernyataan tersebut membuka jalan untuk mengencangkan blokade di Gaza, menunjukkan bahwa ada rencana untuk menghancurkan gerakan Islam di Palestina itu.

“Otoritas Palestina dan Fatah di negara-negara Teluk berdiri di belakang media promosi menargetkan Hamas dalam media Mesir yang melayani kepentingan Israel,” katanya.

Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel

Profesor itu memperingatkan keseriusan dampak dari kampanye anti-Hamas di Gaza itu.

Dia menekankan bahwa kampanye penghasutan melalui media itu adalah bagian dari plot yang lebih besar melawan Palestina dan Mesir, yang didukung oleh beberapa negara Arab dan pendanaan Arab untuk melayani kepentingan Israel. (T/P02/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)