HAMAS NYATAKAN SIAP IKUT PEMILU PALESTINA

Gaza City, 12 Sya’ban 1435/10 Juni 2014 (MINA) – Juru Bicara gerakan Hamas, Khalil Al-Hayah, menyatakan, fihaknya siap untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif dan presiden Palestina yang diselenggarakan enam bulan mendatang.

Al-Hayah menegaskan, Hamas berkomitmen terhadap rekonsiliasi Palestina dan tidak akan mundur dalam setiap upaya menuju kemerdekaan negara itu.

Dalam konferensi pers di Kantor Berita Shehab News Agency di Gaza City, Senin (9/6), dia menekankan, sebagai langkah awal, Hamas telah menyelesaikan perpecahan internal Palestina sejak tujuh tahun lalu.

Hamas akan terus begerak maju dan mengikuti secara penuh pemerintahan persatuan untuk menyelesaikan pembebasan tanah Palestina dari penjajahan rezim Zionis Israel, ujar Al-Hayah.

“Kami telah berhasil mewujudkan rekonsiliasi dan kami telah turun dari pemerintahan, dan kami sepenuhnya sadar akan kesulitan, hambatan, serta kendala rekonsiliasi baik dalam skala international, regional ataupun lokal,” kata Al-Hayah.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengirim surat kepada komite pemilihan pusat Palestina Hanna Naseer, meminta agar panitia mulai bekerja untuk mempersiapkan pemilu yang diselenggarakan enam bulan mendatang, pada 4 Desember 2014.
Abbas mengatakan dalam surat yang dikirim pada Rabu (4/6), panitia harus segera memulai prosedur untuk persiapan pemilu baik legislative maupun presiden.

Langkah tersebut dilakukan setelah membentuk pemerintah persatuan nasional, lima pekan setelah kesepakatan rekonsiliasi antara dua partai politik terbesar Palestina, Hamas dan Fatah pada 23 April lalu.

Petinggi gerakan perlawanan Palestina berbasis Islam itu juga menegaskan, permasalahan keamanan di Jalur Gaza merupakan tanggung jawab pemerintahan persatuan Palestina yang baru.

“Gaza penuh dengan sumberdaya, tapi memerlukan manajemen yang baik,” tutur dia.

Al-Hayah mengatakan, dalam mewujudkn rekonsiliasi Palestina, Hamas akan terus ikut serta dalam kemitraan pemerintahan persatuan yang dibentuk dari hasil rekonsiliasi.

“Kami akan bekerja untuk menyelesaikan semua permasalahan dan kami siap untuk mencari solusi serta mendukung pemerintahan ini hingga akhir,” tegas Al-Hayah.

Selesaikan Krisis Gaji

Terkait krisis gaji pegawai, Al-Hayah meminta, pemerintahan persatuan Palestina tidak boleh membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gaza dan Tepi Barat.

Dia mengatakan, dalam kesepakatan perjanjian rekonsiliasi, pemerintah Gaza yang manajemennya telh bekerja selama tujuh tahun dengan dibantu oleh para staf serta PNS dengan jumlahnya telah mencapai sekitar 50 ribu pegawai.

“Bukankah setiap PNS adalah mujahidin di mana tidak terbatas walau sedetik pun untuk melayani Palestina, rakyatnya serta segala permasalahnnya?” ungkap Al-Hayah.

Al-Hayah mengatakan, fihaknya menuntut Presiden Mahmoud Abbas memberikan perintah kepada Pemerintahan Persatuan Palestina untuk mempercepat pemenuhan gaji karyawan di Jalur Gaza.

Dia juga menuntut pemerintahan persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Rami Hamdallah itu untuk bertindak sesuai dengan sifat pemerintahan hasil rekonsiliasi tersebut.

“Mereka harus menyadari bahwa dalam tahap sensitif ini setiap perilaku mereka harus dicermati terlebih dahulu sebelum disebarluaskan,” ujar dia.(L/K01/K02/K03/P02/EO2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)