Hamas Puji Sikap Malaysia yang Anti-Pendudukan Israel

Gaza, MINA – Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengapresiasi pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, yang membantah tuduhan Israel bahwa Malaysia bermaksud untuk bergabung dengan proses normalisasi hubungan dan akan mendukung Kesepakatan Abraham.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu (20/10), Hamas menghargai penegasan dari menlu Malaysia bahwa negaranya akan mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan mereka melawan pendudukan penjajah Zionis, di jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan.

Hamas memuji komitmen bersejarah Malaysia, pemerintah, rakyat dan parlemennya, untuk menentang normalisasi dan melawan rencana jahat Zionis ini yang bertujuan untuk menembus kawasan serta mengendalikan potensinya dengan mengorbankan bangsa dan masa depan generasinya.

Sebelumnya Gerakan Hamas menyerukan pembatalan “Kesepakatan Abraham” dan pembubaran segala bentuk normalisasi dengan penjajah Israel.

Baca Juga: Pemukim Yahudi Ekstremis Rebut Rumah Warga Yerusalem di Silwan  

Hamas menyerukan kepada bangsa Arab dan dunia Islam serta semua kekuatan pentingnya untuk mengembalikan peran nasionalnya dalam membela Palestina dan statusnya sebagai isu sentralnya.

Gerakan Hamas menyerukan “perlunya upaya untuk mempercepat perbaikan jalur politik yang salah ini, agar selaras dengan aspirasi semua rakyat kawasan yang menolak semua jalur yang disebut normalisasi dengan entitas Zionis.”

Hamas menyatakan, apa yang disebut Kesepakatan Abraham adalah proyek par excellence Zionis-Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan normalisasi regional dengan entitas Zionis, mengintegrasikan entitas penjajah ini ke dalam kawasan, dan menjalin aliansi dengannya.

Pada 15 September 2020, UEA dan Bahrain secara resmi menandatangani dua perjanjian normalisasi dengan pendudukan Israel, yang disponsori oleh Amerika Serikat. Sementara itu Sudan dan Maroko menyusul mereka dalam “Kesepakatan Abraham”.(T/R1/RS3)

Baca Juga: Media Ibrani: Netanyahu Hadir di Pengadilan Atas Tuduhan Korupsi

Mi’raj News Agency (MINA)