Hamas Sesalkan Menteri Sudan Dukung Normalisasi dengan Israel

Menteri Investasi Sudan Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi (Sudan Vision Daily)

Gaza City, MINA – Gerakan pelawanan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, pada Rabu (23/8) menyatakan penyesalan mendalam atas pernyataan Menteri Investasi Sudan Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi yang mendukung adanya normalisasi hubungan Sudan dengan Israel.

Dalam sebuah wawancara dengan TV Sudania 24 yang berpusat di Khartoum pada Ahad (20/8), Al-Mahdi menyatakan dukungan untuk pembentukan hubungan antara negaranya dan Israel serta menyerukan normalisasi hubungan bilateral.

Hamas menyatakan atas apa yang digambarkannya sebagai “komentar proaktif dan rasis” oleh Al-Mahdi, dengan mengatakan bahwa pernyataannya “melawan orang-orang Palestina, Hamas dan perlawanan warga yang gagah berani,” Sudan Tribune melaporkan.

Hamas menyebut, pernyataan Al-Mahdi tidak sejalan dengan nilai, prinsip dan keaslian rakyat Sudan yang mencintai Palestina dan mendukung perlawanan.

Pernyataan itu meminta pemerintah, rakyat dan partai politik Sudan untuk mengecam pernyataan tersebut yang bertentangan dengan “sikap terhormat Sudan terhadap isu Palestina dan hak-hak yang sah dari rakyat Palestina.”

Mubarak Al-Fadil Al-Mahdi merupakan Pemimpin Partai Umma Nasional yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Investasi Sudan pada bulan Mei. Ia juga bagian dari Pemerintah Konsensus Nasional (GNC).

Sudan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap memusuhi negara Yahudi tersebut dengan alasan bahwa mereka menduduki tanah Arab.

Isu normalisai, sempat mencuat pada pembahasan Konferensi Dialog Nasional November lalu, saat partai independen yang tidak dikenal membuat permintaan normalisasi dengan Israel, beralasan bahwa tidak ada pembenaran untuk bermusuhan terhadap Israel.

Pernyataan menunjukkan bahwa sikap permusuhan hanya membawa kerugian pada negara secara politik dan ekonomi.

Menteri Luar Negeri Sudan Ibrahim Ghandour juga pernah mengatakan, negaranya tidak keberatan mempertimbangkan kemungkinan menormalisasi hubungan dengan Israel dan menggarisbawahi bahwa Sudan tidak menjalin hubungan dengan satu negara dengan mengorbankan negara lain.

Pernyataannya menimbulkan reaksi keras di dalam Partai Kongres Nasional (NCP) yang berkuasa dan kelompok Islam Sudan.

Pada tahun 2013, setelah sebuah serangan ke sebuah pabrik militer di Khartoum, Sudan menyalahkan Israel. Presiden Sudan Omer Al-Bashir saat itu berjanji bahwa negaranya tidak akan pernah menormalkan hubungan dengan Zionis. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)