HAMAS TETAPKAN TIGA KONDISI UNTUK BERGABUNG DENGAN PEMERINTAH PERSATUAN BARU

Ramallah, 10 Ramadhan 1436/27 Juni 2015 (MINA) – Para pejabat Hamas mengatakan, gerakan perlawanan Palestina berbasis di Gaza itu menetapkan tiga kondisi untuk bergabung dengan pemerintah persatuan nasional baru.

Kondisi itu termasuk mengubah Perdana Menteri Rami Hamdallah, menahan diri dari mengadopsi program politik yang mengakui Israel, dan kerja pemerintah pada pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi, termasuk pengakuan karyawan mantan pemerintah Perdana Menteri Ismail Haniyah, media Al-Hayat London melaporkan.

Kepala Media Hamas, Dr Salah Al-Bardawil, mengatakan, program politik pemerintah adalah alasan utama perselisihan antara Hamas dan Fatah, yang menyatakan gerakannya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang menyatakan program politik bertentangan posisinya.

“Tidak ada yang berubah pada kondisi akan membuat Hamas menerima program yang didasarkan pada kondisi Kuartet Timur Tengah yang mengakui Israel dan menolak kekerasan,” tambah Al-Bardawil, sebagaimana Middle East Monitor (MEMO) menlaporkan dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu (27/7).

Dia juga mencatat pihaknya akan bergabung dengan pemerintah dalam hal itu kembali, merujuk pada Dokumen Nasional Rekonsiliasi ditulis oleh tahanan Palestina pada tahun 2006, yang bertindak sebagai dasar untuk mencapai Perjanjian Makkah pada tahun 2007 dan pembentukan pemerintah persatuan nasional di bawah Haniyah.

Pejabat Hamas lainnya mengatakan, solusi untuk perselisihan atas program politik pemerintah adalah untuk membentuk pemerintahan tanpa program politik atau pemerintahan yang mengadopsi Dokumen Rekonsiliasi Nasional.

Dalam pertemuan yang diadakan pada Senin (22/7) malam di Ramallah, kepemimpinan Palestina membentuk sebuah komite untuk berkomunikasi dengan berbagai faksi dalam rangka untuk membentuk pemerintah persatuan nasional.

Sumber-sumber di komite telah mengatakan bahwa mereka mulai melakukan kontak dengan semua faksi, termasuk Hamas dan Jihad Islam.

Anggota pimpinan Palestina mengatakan, mereka berharap kesepakatan Hamas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berikutnya dan memungkinkan untuk reunifikasi Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Upaya Penyatuan Palestina

Komite Sentral Fatah Anggota Mohammed Ashtiya mengatakan pemerintah persatuan nasional merupakan kebutuhan nasional dan politik.

“Kami menderita masalah politik dan oleh karena itu kami harus membentuk pemerintahan politik yang mampu mengatasi masalah ini. Partisipasi Hamas dalam pemerintahan dan Jihad Islam mempunyai peran penting agar pemerintah dapat menyatukan kembali Tepi Barat, Gaza dan lembaga-lembaga negara,” katanya.

“Pemerintah Palestina berturut-turut selalu mengadopsi program politik untuk Mahmoud Abbas, kami tidak meminta Hamas atau Fatah atau mengadopsi program ini atau mengakui Israel Sampai sekarang, Fatah belum mengakui Israel.”

Dalam hal upaya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang belum berhasil, Presiden Abbas akan paling tidak berusaha membentuk pemerintah persatuan yang terdiri dari faksi PLO. (T/R05/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)