Hamas Tolak Semua Usulan yang Abaikan Hak Rakyat Palestina

Gaza, MINA – Gerakan perlawanan Palestina, Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan menerima rencana apa pun yang mengabaikan keinginan rakyat Palestina dan menolak tegas masuknya pasukan asing di Jalur Gaza.

“Kami, Gerakan Perlawanan Islam Hamas, menegaskan penolakan kami terhadap rencana, proyek, atau usulan apa pun yang berupaya mengabaikan keinginan Palestina terkait masa depan Jalur Gaza. Kami juga menolak pernyataan atau posisi apa pun yang mendukung rencana untuk membawa pasukan asing ke Jalur Gaza dengan nama atau alasan apa pun,” demikian pernyataan Hamas pada Jumat (5/7), mengutip Palinfo.

“Pemerintahan Jalur Gaza setelah mengalahkan agresi fasis (agresi Israel) ini adalah urusan Palestina murni yang disetujui oleh rakyat Palestina dalam segala aspek,” tambah keterangan Hamas itu.

Hamas mengatakan, rakyat Palestina tidak akan membiarkan pemaksaan solusi atau persamaan eksternal apa pun yang mengurangi prinsip-prinsip mereka berdasarkan hak mutlak untuk memperoleh kebebasan dan penentuan nasib sendiri.

Hamas juga menyerukan kepada negara-negara Arab dan Muslim untuk menekan Zionis Israel agar menghentikan genosida di Jalur Gaza yang telah berlangsung sekitar sembilan bulan.

“Kami menyerukan kepada semua negara Arab dan Islam untuk menekan penghentian genosida Zionis Israel terhadap rakyat Palestina dan menyediakan segala cara dukungan dan bantuan dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka (rakyat Palestina) di tanah mereka, dan untuk memenuhi komitmen mereka terhadap rakyat kami, tanah mereka, dan tempat-tempat suci Islam dan Kristen, yang sedang dinodai oleh geng-geng kriminal pemukim fasis,” demikian pernyataan Hamas.

Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menekankan penolakannya terhadap pengerahan pasukan internasional di Gaza dan menegaskan bahwa tidak ada pihak manapun selain rakyat Palestina sendiri yang berhak memutuskan masa depan Gaza.

PFLP mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (5/7) bahwa pihaknya dengan tegas menolak pernyataan Menteri Lua Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan yang mendukung pengerahan pasukan internasional di Gaza.

Dikatakan bahwa upaya Arab dan asing seharusnya difokuskan pada penghentian agresi Israel di wilayah kantong yang terkepung, pemulangan para pengungsi, pembangunan kembali Jalur Gaza, dan diakhirinya pengepungan.

Sebelumnya, sumber keamanan Israel mengatakan pasukan Zionis akan tetap berada di Gaza hingga pasukan internasional hadir menggantikan mereka di wilayah tersebut, melansir MEMO.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengajukan rencana terkait Gaza bertajuk Higher Planning Council for Judea and Samaria.

Usulan itu di antaranya mencabut kekuasan eksekutif dari Otoritas Palestina di Tepi Barat, melindungi situs Yahudi, hingga mengakui lima pos permukiman di negara tersebut yakni Evyatar, Givat Assaf, Sde Efraim, Heletz, dan Adorayim.

Menurut radio publik Israel Kan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah membahas rencana fase transisi untuk Gaza dalam kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa hari lalu.

Pada fase transisi itu, Gaza akan diawasi oleh komite pengarah yang dipimpin oleh AS dengan melibatkan negara-negara Arab moderat. Komite itu kemungkinan melibatkan tentara dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Maroko.

Sementara pihak Amerika akan menangani kepemimpinan dan logistik dari luar jalur, diduga di Mesir.

Rencana tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dari utara ke selatan Gaza dan bertujuan mengalihkan tanggung jawab keamanan lokal secara bertahap kepada pasukan Palestina.[]

Mi’raj News Agency (MINA)