PEMERINTAH GAZA TUNJUK JURU BICARA WANITA PERTAMA

Gaza City, 7 Muharram 1434/11 November 2013 (MINA) – Pemerintah Palestina di Jalur Gaza telah menunjuk juru bicara wanita pertama mereka untuk mewakili komunikasi kelompok dengan media internasional.

Isra Al-Modallal (23) yang fasih berbahasa Inggris diangkat sebagai juru bicara Hamas. Penunjukkan itu adalah rencana yang sudah lama dari Hamas untuk menyajikan wajah baru dan ramah baik kepada warga negaranya sendiri dan warga dunia, Al-Jazeera melaporkan yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA), Senin (11/11).

“Kami berharap untuk memiliki bahasa yang berbeda dan unik,” kata Al-Modallal dalam sebuah wawancara di kantornya, Gaza City, pada pekan pertamanya bertugas.

“Kami akan membuat permasalahan lebih manusiawi,” tegasnya.

Al-Modallal, seorang ibu dari seorang anak perempuan berusia empat tahun. “Saya … seorang aktivis Palestina yang mencintai negaranya,” kata Al-Modallal.

Al-Modallal dibesarkan di Jalur Gaza tetapi menghabiskan lima tahun di Inggris saat remaja, belajar di Grange Technology College, sebuah sekolah tinggi di Bradford, Inggris. Setelah kembali ke Gaza, dia belajar jurnalisme di Universitas Islam Gaza, dan bekerja sebagai reporter televisi untuk sebuah stasiun lokal dan saluran satelit berbahasa Inggris, Al-Kitab.

Ayahnya sekarang menjadi profesor ilmu politik dan sejarah di Universitas Islam di Gaza.

Mengubah citra

Perubahan kebijakan dimulai enam bulan lalu ketika kepala baru Departemen Media Pemerintah Palestina di Jalur Gaza diambil alih oleh Ihab Ghussein. Ghussein mempekerjakan jurnalis muda sejak diluncurkannya laman resmi pemerintahan Palestina di Jalur Gaza yang baru.

Pemerintah Palestina di Jalur Gaza mulai melakukan pengembangan menggunakan media sosial serta mengadakan seminar dan lokakarya.

Pengangkatan Al-Modallal datang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas pada bagian dari pemerintah Palestina di Jalur Gaza untuk memperkuat pendekatan terhadap hubungan masyarakat dan untuk menjelaskan pesannya kepada khalayak selain warga Palestina.

Ghussein mengatakan, langkah tersebut datang dalam rangka pengembangan dialog Palestina dengan Barat, dan untuk menemukan penutur bahasa asing untuk menjelaskan pandangan pemerintah dan isu Palestina ke Barat.

“Hal ini juga termasuk dalam rangka memperkuat dan menekankan peran perempuan Palestina dalam melayani masalah Palestina, terutama setelah membuktikan kemampuan mereka di bidang lain, seperti di kementerian dan lembaga pemerintah,” katanya sebagaimana dikutip Al-Sharq Al-Awsat.

Sementara Al-Modallal menegaskan, perempuan di Jalur Gaza menemukan jalan mereka ke dalam politik, kedokteran, pendidikan, dan media.

“Setiap hari, jejak perempuan dapat dilihat lebih maju di masyarakat,” kata Al-Modallal.

Dia berbicara tentang urusan utama pemerintah Palestina di Jalur Gaza yaitu program pendidikan dan sosial atau blokade penjajah Israel dari wilayah itu.

“Media Barat telah mulai menyadari bahwa media Israel penyempurna fakta, dan jadi kita harus membuat upaya besar untuk menghilangkan prasangka kebohongan Israel,” ujarnya.

“Saya tahu itu adalah tanggung jawab yang besar dan tidak mudah untuk berbicara atas nama pemerintah dalam situasi normal, sedangkan saya bekerja dalam situasi yang unik,” tambahnya.

Perempuan telah lama aktif dalam pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, termasuk satu-satunya menteri perempuan pemerintah, Jamilla Al-Shanti, di samping banyak tokoh perempuan dalam posisi kepemimpinan di berbagai departemen, kementerian, dan parlemen.

Jalur Gaza telah berada di bawah blokade ekonomi yang parah yang diberlakukan penjajah Israel sejak tahun 2007. Blokade itu diberlakukan menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina 2006.

Pemberlakukan Blokade penjajah Israel sangat membatasi impor dan ekspor dari Jalur Gaza dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan terus berlanjut dan kesulitan hidup bagi warga Gaza. Krisis itu terjadi terutama mengingat serangan yang parah sering dilakukan militer penjajah Israel, khususnya pada tahun 2008-2009 dan 2011, yang masing-masing menewaskan sekitar 1.400 warga Gaza (2008-2009) dan 170 warga Gaza (2011) serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah.(T/P09/P02).

Mi’raj News Agency (MINA)