Kairo, MINA – Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengatakan, mereka berdiskusi dengan pejabat Mesir mengenai upaya untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di Jalur Gaza.
Delegasi Hamas mengadakan diskusi di Kairo dengan kepala intelijen Mesir, Hassan Rashad, mengenai penerapan gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
“Diskusi tersebut juga membahas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata dan perlunya mewajibkan Israel untuk mematuhi semua ketentuan yang disepakati tanpa penundaan atau halangan”, kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (28/1).
Sebelumnya, Hamas meminta Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas untuk terlibat dalam upaya membentuk komite pendukung masyarakat yang mengelola Gaza.
Baca Juga: 376.000 Lebih Warga Palestina Kembali ke Gaza Utara Dalam Dua Hari
Tahap enam minggu pertama dari perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025 menangguhkan perang genosida Israel yang menyebabkan lebih dari 47.300 warga Palestina syahid, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tentara Penjajah Israel Robohkan Masjid di Kamp Pengungsian Jenin