HAMDALLAH SEPAKAT TRANSFER DANA UNTUK GAZA

Gaza, 16 Dzulhijjah 1435/ 10 Oktober 2014 (MINA) – Menteri Kehakiman Pemerintahan Palestina Bersatu, Salim Saqqa mengatakan, Kamis (9/10), pemerintahan Hamdallah telah menyetujui sejumlah poin penting selama pertemuan kabinet pertama di Jalur Gaza.

“Perdana Menteri, Rami Hamdallah telah mengumumkan secara resmi bahwa akan mentransfer dana untuk gaji staf pemerintahan di Gaza dari Qatar ke New York kemudian akan segera ditransfer ke Bank Palestina dan para pegawai dapat mengambilnya pada pekan akhir bulan ini,” ujar Saqqa di Kota Gaza.

Saqqa menambahkan, dana yang akan ditransfer sejumlah 1000 dolar AS untuk setiap staf dari 27 ribu staf yang ada. Menurutnya, dana tersebut tentu belum bisa mengatasi krisis di Gaza, namun pemerintah akan terus berusaha menemukan solusi permanen melalui peraturan dan hukum yang berlaku.

Poin penting lainnya yang diputuskan selama pertemuan adalah pemerintahan Hamdallah telah menyepakati untuk memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak sebagian dan memulai melakukan rekonstruksi.

“Bahan-bahan rekonstruksi akan mulai masuk ke Gaza dari awal pekan depan, di bawah pengawasan Menteri Urusan Sipil, Husein Al-Shaikh,” ujar Saqqa.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyepakati pengelolaan pintu perbatasan akan diserahkan kepada sipil untuk membuka pintu-pintu perbatasan secara resmi pada akhir pekan depan.

Sementara itu Menteri Urusan Sipil pemerintahan Palestina, Husein Al-Shaikh mengatakan bahwa pekan depan akan dimulai semua prosedur khusus untuk membuka penyeberangan, termasuk penempatan para kru, serta penerbitan izin bagi pekerja yang akan bekerja di luar Gaza.

Rapat kabinet pemerintahan rekonsiliasi Palestina untuk pertama kalinya diadakan di Gaza. Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdalah beserta para menterinya tiba di Jalur Gaza pada Kamis (9/10) pagi waktu Gaza untuk melakukan pertemuan kabinet dan mengunjungi warga Gaza yang rumahnya hancur.

Pertemuan pemerintahan Palestina ini memang cukup bersejarah, setelah selama lebih dari tujuh tahun terjadi pemisahan kekuasaan di tubuh pemerintahan Palestina. Hamas yang memenangkan pemilu pada 2006 digulingkan oleh pemerintahan Mahmoud Abbas untuk kemudian membentuk pemerintahan baru di Jalur Gaza.

Sementara Mahmoud Abbas menunjuk perdana menteri serupa di Tepi Barat, yang mengakibatkan terdapat dua pemerintahan di tubuh Palestina. Namun, setelah terjadinya kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, kedua pemerintahan tersebut dilebur menjadi satu dengan perdana menterinya Rami Hamdallah.

Diharapkan bersatunya pemerintahan Palestina ini dapat lebih menguatkan perjuangan rakyat untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Israel. (L/K01/R03/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)