Damaskus, MINA – Kepala Pengungsi PBB Filippo Grandi pada Sabtu (18/1) mengatakan, hampir 200.000 pengungsi Suriah telah kembali sejak jatuhnya Bashar Al-Assad pada awal Desember.
Antara 8 Desember hingga 16 Januari, sekitar 195.200 warga Suriah kembali ke rumah, menurut angka yang diterbitkan oleh Grandi melalui X. Demikian dikutip dari The New Arab.
“Segera saya akan mengunjungi Suriah dan negara-negara tetangganya, saat UNHCR meningkatkan dukungannya kepada para pengungsi dan komunitas penerima,” kata Grandi.
Ratusan ribu warga Suriah telah kembali ke rumah tahun lalu saat mereka melarikan diri dari Lebanon untuk menghindari serangan Israel.
Baca Juga: MBZ ke AS: UEA Tegas Tolak Penggusuran Warga Palestina dari Tanahnya
Kepulangan itu terjadi sebelum serangan kilat yang dipimpin oleh kelompok oposisi Islam Hayat Tahrir al-Sham akhir tahun lalu untuk menggulingkan Assad, meningkatkan harapan akan berakhirnya perang saudara selama 13 tahun yang menewaskan lebih dari setengah juta orang dan membuat jutaan orang mencari perlindungan di luar negeri.
Turkiye yang berbatasan dengan Suriah sepanjang 900 kilometer (560 mil), menampung sekitar 2,9 juta warga Suriah yang telah mengungsi sejak 2011.
Pemerintah Turkiye, yang berharap banyak dari pengungsi tersebut kembali untuk meredakan sentimen anti-Suriah yang berkembang di antara penduduk, mengizinkan satu anggota dari setiap keluarga pengungsi untuk melakukan tiga perjalanan pulang pergi hingga 1 Juli 2025 untuk mempersiapkan pemukiman kembali mereka.
Namun, banyak warga Suriah yang menangani masalah pengungsi telah memperingatkan terhadap gelombang besar pengungsi yang kembali, yang dapat memperburuk situasi yang rapuh di negara tersebut.
Baca Juga: OKI Kecam Keputusan Fiji Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem
Suriah dipenuhi dengan infrastruktur yang rusak dan hancur setelah lebih dari satu dekade perang, dan sanksi internasional terhadap negara tersebut masih berlaku, meskipun beberapa telah dicabut.
Demikian pula, transisi politik Suriah masih berlangsung, dengan para pelaku di dalam negeri dan komunitas internasional menyerukan kerangka politik yang inklusif untuk diadopsi oleh pemerintah transisi saat ini. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Prancis Resmi Akui Peran Imam sebagai Profesi
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur