Gaza, MINA – Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyah menyebutkan tiga prioritas rekonsiliasi di Kairo pada 21 November mendatang.
Menurutnya, tiga prioritas dalam agenda perundingan rekonsiliasi memiliki dampak signifikan terhadap Palestina, pada fase berikutnya, menekankan kepatuhan gerakannya terhadap proyek perlawanan dan penolakannya untuk mengakui legitimasi Israel.
Ha itu disampaikan Haneyya dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa di Universitas Islam Gaza, Jalur Gaza, pada Senin (13/11), demikian Palestinian Information Center (PIC) dikutip MINA.
Baca Juga: Al-Qassam Hancurkan Pengangkut Pasukan Israel di Jabalia
“Rekonsiliasi Palestina adalah prioritas nasional yang menyangkut semua orang Palestina, terutama gerakan mahasiswa,” katanya.
Ia mencatat bahwa Hamas berkomitmen pada kesepakatan Kairo dan mereka tidak akan membahas kesepakatan baru melainkan mekanisme untuk menerapkannya.
“Kami memiliki banyak kesepakatan, mulai dari kesepakatan tahun 2005, kemudian kesepakatan Makkah tahun 2007, kesepakatan Sana’a tahun 2009, kesepakatan Kairo tahun 2011, dan kesepakatan Shati tahun 2014. Apa yang kita mau sekarang sudah melaksanakan kesepakatan ini,” ujarnya.
Haniyya menekankan bahwa ada masalah yang harus diatur dan menjadi tiga isu prioritas yaitu, pertama, pemerintahan Gaza dan Tepi Barat adalah tanggung jawab Otoritas Palestina dan institusi-institusinya, termasuk pemerintah Palestina, dalam persiapan pemilihan .
Baca Juga: Zionis Israel Serang Pelabuhan Al-Bayda dan Latakia, Suriah
Kedua yaitu, kerangka kepemimpinan rakyat baik di dalam maupun di luar negeri, yang diwakili dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
“Saya katakan kepada Anda dengan segala kerendahan hati saya, keputusan Hamas adalah rekonsiliasi, dan bergabung dengan PLO untuk mengaturnya secara politis dan administratif,” tegasnya.
Isu ketiga, Haniya menjelaskan, kesepakatan mengenai program politik nasional bersama. Dalam hal ini, Hamas telah membuat sebuah langkah ke arah ini, dengan mengeluarkan sebuah dokumen politik yang tidak menentang pendirian sebuah negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan penuh kedaulatan dan dengan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibukotanya, dan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah.
“Keberhasilan rekonsiliasi Palestina akan berdampak besar pada penataan rumah nasional kita di Tepi Barat dan Gaza,” jelasnya.
Baca Juga: Majelis Umum PBB akan Beri Suara untuk Gencatan Senjata ‘Tanpa Syarat’ di Gaza
Kesepakatan Pelaksanaan Hamas Atas Rekonsiliasi
Tahap pertama pelaksanaan kesepakatan rekonsiliasi yang dilakukan Hamas yaitu, komitmen dan implementasi penuh, seperti menyerahkan penyeberangan, membubarkan komite administratif, menerima kedatangan pemerintah di Gaza dan berpartisipasi dalam dialog komprehensif bulan ini, di Kairo.
“Kami salut dan terima kasih kepada semua kementerian dan karyawan serta anggota polisi. Saya mengungkapkan rasa hormat saya atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka menunjukkan contoh bagus untuk menerima rekonsiliasi Palestina. Mereka diminta untuk meninggalkan persimpangan dan untuk mengamankan acara peringatan Yasser Arafat di Gaza,” paparnya.
Berkenaan dengan perlawanan tersebut, Haniya menyebutkan strategi Hamas adalah untuk terus melestarikan dan membangun proyek perlawanan dan tidak memberikannya atau untuk menerima tawar-menawar di atasnya.
Baca Juga: Sudah 66 Hari Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara
“Isu perlawanan adalah bagian dari kesepakatan Kairo 2011, dan dinyatakan dalam protokol yang ditandatangani baru-baru ini di Kairo, jadi tidak ada yang bisa melucuti perlawanan tersebut,” paparnya.
Lebih lajut iang mengatakan, “setelah melihat keadaan Palestina, Israel, regional dan internasional, yang diawasi oleh pemerintah Amerika, tidak ada alternatif lain selain pergi ke rekonsiliasi Palestina, untuk menjadikannya sebagai kebutuhan nasional yang sah.”
Hamas sangat menyadari rencana untuk membagi kembali wilayah tersebut untuk keuntungan proyek Israel, “Dengan demikian, strategi yang kami ambil adalah strategi persatuan nasional untuk melindungi kepentingan Palestina.”
Haniya mengatakan bahwa tujuan dari rencana ini adalah untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel agar dapat melayani superioritas strategis musuh dan tetap berada di atas angin untuk melayani kekuatan barat.
Baca Juga: Smotrich: Israel Tolak Normalisasi dengan Saudi jika Harus Ada Negara Palestina
Dia menekankan bahwa Hamas tidak akan mengakui Israel, dengan mengatakan: “Kami mengatakannya hari ini, dan kami ulangi lagi, kami tidak akan mengakui Israel.”
Mengenai serangan yang terus berlanjut oleh pasukan pendudukan Israel terhdap orang-orang Palestina, Haniya mengatakan: “Musuh membayar perang demi perang demi menghapuskan perlawanan yang dihadapi serangan ini dalam banyak kesempatan.”
Haniya memberikan penghormatan kepada almarhum Presiden Yasser Arafat dan kepada massa yang ikut memperingati ulang tahun ke -13 kematiannya di daerah Saraya dan Katiba di Gaza, mengingat hal itu sebagai bagian dari pencapaian rekonsiliasi.
Dia juga memberikan penghormatan kepada pemuda Palestina dan mahasiswa, dan mengatakan bahwa pemuda merupakan pilar penting masyarakat. (TR/R10/RS2)
Baca Juga: Hamas Kutuk Agresi Penjajah Israel terhadap Suriah
Mi’raj News Agency (MINA)