HANIYYAH SAMBUT DUBES AFRIKA SELATAN

Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Islamil Haniyyah. (Foto: PIC)" width="318" height="209" /> Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Islamil Haniyyah. (Foto: PIC)

Gaza, 21 Rabiul Akhir 1436/11 February 2015 (MINA) – Wakil ketua biro politik Hamas, Ismail Haniyyah, pada Selasa (10/2) pagi menyambut Duta Besar Afrika Selatan untuk Palestina, yang menegaskan dukungan negaranya terhadap Palestina, dan pilihan rekonsiliasi.

Haniyah memaparkan kondisi politik dan kemanusiaan di Gaza secara khusus dan di Palestina, serta mengapresiasi sikap Afrika Selatan dan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, The Palestinian Information Center (PIC) melaporkan dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Sementara itu, Dubes Afrika Selatan menegaskan solidaritas negaranya dengan Gaza serta dukungan untuk kebebasan rakyat Palestina dan rekonsiliasi Palestina.

Terkait realitas di lapangan, Haniyyah menegaskan pentingnya tanggungjawab pemerintahan persatuan untuk menerapkan pasal-pasal kesepakatan rekonsiliasi.

Seperti diketahui, rekonsiliasi tersebut melahirkan sembilan kesepakatan antara lain sebagai berikut. Pertama, bidang pemerintahan. Hamas dan Fatah bersepakat untuk menempatkan Pemerintah Konsensus Nasional dan Menteri di bidangnya masing-masing, sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dipercayakan kepadanya dalam dokumen kesepakatan nasional, yang ditandatangani pada 4/5/2011 sesuai dengan peraturan Otoritas Nasional Palestina.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi sampai kepada persoalan staf-staf di semua kementerian, dan menempatkan semua lembaga di daerah untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam naskah kesepakatan pada peraturan dasar Palestina.

Fatah dan Hamas menegaskan agar pemerintah mempercepat pelaksanaan kewajiban keamanan yang telah disepakati oleh Otoritas Nasional sesuai dengan UUD dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam perjanjian rekonsiliasi tanggal 4/5/2011.

Kedua belah pihak menegaskan dukungan penuh bagi pemerintah rekonsiliasi dalam upayanya untuk mengakhiri blokade dan kembali bekerja di seluruh perbatasan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam rangka memfasilitasi warga dalam pergerakan, perdagangan mereka dan memasukkan bahan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Gaza.

kedua, mengakhiri blokade dan rekonstruksi. Pencabutan blokade dan rekonstruksi Jalur Gaza adalah prioritas yang paling utama bagi bangsa kami dan kekuatan politik, dan untuk mewujudkannya, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menguatkan keputusan gencatan senjata sesuai dengan apa yang disepakati dalam perundingan tidak langsung antara kedua belah pihak dengan pengawasan Mesir.

Ketiga, dewan legislatif. Kedua belah pihak menyeru untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan pada dokumen kesepakatan Nasional tentang Dewan Legislatif sesuai dengan perjanjian yang dibentuk atas dasar pemerintah nasional bersama.

Keempat, staf pemerintahan. Menempatkan panitia untuk permasalahan Undang Undang dan administrasi dari Pemerintah Rekonsiliasi Nasional untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen Nasional tahun 2011 dan mengatasi semua hambatan yang ada. Dengan penekanan pada penyamarataan semua staf yang direkrut sebelum dan sesudah 14 Juni 2007 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan mereka, menurut rekomendasi yang akan sampai kepada komite administrasi, Undang Undang.

Kelima, langkah perpolitikan. Dengan penekanan untuk komitmen terhadap dokumen kesepakatan pada tahun 2006 dengan semua poin yang ada, atas dasar ini kami mendukung langkah dan upaya politik Palestina yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional untuk rakyat Palestina pada tahap ini dan yang terkandung dalam dokumen kesepakatan nasional dalam pembebasan tanah Palestina, menyingkirkan para perampas/Yahudi dengan mengevakuasi mereka, penghapusan tembok pemisah yang memenuhi hak mereka yaitu kebebasan, kembali dan merdeka dan penentuan nasib sendiri, termasuk pembentukan sebuah negara merdeka dengan kedaulatan penuh pada semua tanah Palestina yang dijajah pada tahun 1967, dengan ibukotanya adalah Al Quds, dan menjamin hak kembalinya para pengungsi ke rumah mereka dan pembebasan semua tahanan.

Kedua belah pihak menekankan untuk menindaklanjuti upaya ini dan langkah politik PLO dan lembaga-lembaganya, khususnya panitia untuk mengaktifkan dan mengembangkan PLO (kerangka kepemimpinan sementara).

Keenam, komite kebebasan publik. Komite Kebebasan Publik menyeru untuk melanjutkan operasinya di Tepi Barat dan Gaza dan meminta pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan kepentingan guna menjalankan tugas Komite sesegera mungkin.

Ketujuh, komite rekonsiliasi masyarakat. Komite Rekonsiliasi Masyarakat menyeru untuk melanjutkan pekerjaan dan meminta pemerintah untuk mendukung pekerjaan mereka dan memberikan dukungan untuk keberhasilanya.

Kedelapan, pemilihan umum. Kedua belah pihak menekankan untuk mempercepat pengkondisian pemilihan umum sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian dan pemahaman yang terbaru yang dideklarasikan pada 23/04/2014 lalu.

Kesembilan, tindak lanjut komite. Kedua pihak sepakat untuk membentuk komite bersama dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan dan perjanjian yang terdahulu dan bekerja sama untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaanya. (T/P011/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)