Hari Solidaritas Palestina Hanya Tunjukkan Ketidakberdayaan PBB

Oleh: Yvonne Ridley

PBB menyatakan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina lebih dari 40 tahun yang lalu. Sayangnya, ini hanyalah tanggal lain dalam garis waktu penderitaan yang terus meningkat yang menimpa orang-orang Palestina.

Kenyataannya adalah sejak noda Nakba pada tahun 1948, penderitaan terus berlanjut, tanpa janji keadilan yang pernah terpenuhi. Palestina saat ini berdiri sebagai tanda aib bagi komunitas internasional, yang tidak hanya berdiri dan menyaksikan perampasan tanah yang semakin terang-terangan oleh pendudukan militer Israel yang brutal, tetapi juga telah terlibat dalam banyak hal yang telah terjadi.

Ketika PBB memperkenalkan hari internasional ini, Israel telah merebut kurang dari tiga persen Tepi Barat. Namun, hari ini telah mengambil lebih dari 43 persen dan membangun ratusan permukiman ilegal. Apa yang tersisa telah digambarkan sebagai serangkaian “Bantustan” yang membuat hampir tidak mungkin rencana Negara Palestina merdeka bisa terwujud.

Sementara itu, Israel terus menguasai 100 persen wilayah pendudukan, termasuk bagian-bagian yang secara nominal berada di bawah pemerintahan Otoritas Palestina (PA).

Siapa pun yang masih berbicara tentang “solusi dua negara” tanpa mengetahui kenyataan di lapangan di Palestina, sangat tertipu, atau pembohong.

Israel, terutama di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini, telah mulai membongkar Palestina di hadapan dunia yang menonton, sambil memberikan basa-basi sinis untuk perdamaian. Sejauh yang dia ketahui, rakyat Palestina harus membuat semua konsesi dan melewati rintangan yang ditentukan oleh pemerintahnya. Sementara Israel tidak membuat konsesi apa pun.

Secara internasional, masalah Palestina telah menjadi begitu tidak signifikan dalam skema besar sehingga “Hari Solidaritas Internasional” tahun ini datang dan pergi dengan nyaris tanpa rengekan. Sangat sedikit politisi di luar Palestina yang mau mengatakan atau melakukan apa pun.

Namun, mereka yang berada di Turki adalah pengecualian yang terhormat. Di mana-mana, itu telah menjadi non-acara utama dalam kalender internasional.

Kata-kata dan niat dari Sidang Umum PBB pada tahun 1977 tidak berlaku lagi hari ini. AS dapat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB yang mengendalikan semua untuk menutupi punggung Israel. Pemerintah di Tel Aviv telah mampu melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan impunitas.

Majelis Umum PBB tidak berdaya dan dapat berbicara banyak, juga tidak dapat benar-benar melakukan apa pun, sehingga Israel terus menerapkan kebijakan ekstrem terhadap rakyat Palestina yang diduduki, termasuk hukuman kolektif, pembongkaran rumah, dan pembersihan etnis. Sesekali, pasukan Israel mengebom orang-orang Palestina di Jalur Gaza, untuk satu alasan.

Sejarah modern Palestina telah diselingi oleh peringatan suram yang diakibatkan oleh kekerasan Israel dari pasukan serta pemukim bersenjata, termasuk perubahan di lapangan seperti tembok apartheid, pos pemeriksaan militer, permukiman ilegal dan jalan khusus pemukim Yahudi. Penangkapan, penahanan, dan penyiksaan sewenang-wenang terjadi setiap hari, bahkan terhadap anak-anak Palestina. Orang Palestina tidak diberi kebebasan bergerak di tanah mereka sendiri. Ketika serangan militer besar-besaran Israel dilancarkan ke dalam blokade Gaza, tidak hanya manusia tidak bersalah menjadi korban, bahkan rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah pun tidak luput.

Orang-orang Palestina di bawah pendudukan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, begitu juga 20 persen warga Israel yang merupakan orang Arab Palestina. Sementara itu, jutaan pengungsi Palestina tetap terkurung di kamp pengungsian yang penuh sesak di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan negara-negara tetangga, tempat mereka sering mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang terjebak oleh perang saudara di Suriah menghadapi masa depan yang bahkan lebih tidak pasti.

Sepotong harapan dalam semua ini adalah tekad heroik dan perlawanan rakyat Palestina sendiri. Terlepas dari pendudukan brutal Israel, sifat masyarakat internasional yang berubah-ubah dan Donald Trump yang telah memberi Netanyahu dan pemerintahnya lebih dari yang mereka impikan, menghancurkan mitos bahwa Amerika pernah menjadi perantara yang jujur.

Rakyat Palestina tetap berkomitmen untuk berperang demi hak-hak mereka yang sah, termasuk hak untuk kembali ke tanah air mereka dari mana mereka secara etnis dibersihkan pada tahun 1948. Itu adalah proses, yang terus berlangsung sejak saat itu.

Hak untuk kembali dijamin oleh Resolusi PBB 194 (III), yang mengatakan bahwa “pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya secepat mungkin, dan kompensasi harus dibayarkan untuk properti mereka yang memilih tidak mengembalikan dan untuk kehilangan atau kerusakan properti yang berdasarkan prinsip hukum atau ekuitas internasional, harus dibuat baik oleh Pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab.”

Kembalinya para pengungsi ke tanah mereka adalah syarat keanggotaan Israel di PBB. Namun, itu tidak pernah terpenuhi dan Israel juga tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas penolakan terang-terangan terhadap keinginan komunitas internasional ini. Paling tidak keanggotaannya dalam PBB harus dibekukan.

Oleh karena itu, ketika orang-orang Palestina akhirnya mendapatkan keadilan, tidak mungkin berkat PBB atau pemerintah di seluruh dunia, yang terus bersikeras pada bencana solusi dua negara yang Otoritas Palestina hanya ada untuk melayani kepentingan negara pendudukan Israel.

Ini adalah situasi yang sangat tidak masuk akal, yang hanya akan teratasi jika rakyat Palestina mampu menggunakan keberanian dan tekad mereka untuk bersatu di bawah kepemimpinan baru yang dipilih secara demokratis tanpa campur tangan dari Israel dan sekutunya.

Jika PBB bahkan memiliki satu ons harga diri, PBB harus menghormati komitmen yang telah dibuat untuk Palestina, termasuk hak mereka untuk kembali dan diakhirinya pendudukan. Mungkin juga mempertimbangkan reformasi diri sehingga lima anggota klub nuklir pasca-Perang Dunia Kedua tidak lagi mengontrol Dewan Keamanan dan menentang kehendak 188 negara anggota lainnya. Itu adalah anomali yang dapat dengan mudah dilakukan oleh dunia modern.

Hal terakhir yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah lebih banyak janji palsu atau “Hari Internasional” yang diberikan PBB tidak berarti. Mereka membutuhkan tindakan. Jika itu tidak terjadi, maka 29 November hanya memperlihatkan ketidakberdayaan PBB dalam menghadapi kekejaman, kebrutalan, dan ketidakadilan Israel, yang dibantu dan didukung oleh sekutunya di Barat. (AT/RI-1/RS3)

Sumber: MEMO

Mi’raj News Agency (MINA)