Jakarta, MINA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan pentingnya mengingatkan para pemuda Indonesia tentang pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.
“Sejarah tentang pengkhianatan PKI perlu terus dijabarkan agar tidak terulang lagi. Apalagi sudah lebih dari sekali PKI melakukan pengkhianatan,” ujar Hidayat saat membuka Forum Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
Menurut Hidayat, hal itu sangat penting mengingat para korban kebanyakan adalah para ulama dan para santri yang memiliki hubungan erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Kebanyakan korban PKI juga para ulama dan santri. Padahal mereka memiliki sejarah panjang dengan republik ini,” kata alumnus Pondok Pesantren Gontor ini.
Baca Juga: Menag Tekankan Pentingnya Diplomasi Agama dan Green Theology untuk Pelestarian Lingkungan
Hidayat mengatakan, PKI hingga saat ini masih dilarang di Indonesia melalui Tap MPRS No. 25 tahun 1966, kemudian juga Tap MPR No. 1 tahun 2003. Tapi saat ini mulai muncul pihak-pihak yang ingin melemahkan Tap MPRS maupun Tap MPR itu.
“PKI dari sejak zaman Orde Baru sudah dilarang, yaitu setelah keluarnya Tap MPRS tahun 1966. Kemudian di masa Reformasi, kembali keluar Tap MPR tahun 2003. Tetapi sekarang ada pihak-pihak yang mempertanyakan kedua ketetapan ini,” katanya.
Ia menegaskan, semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka dilarang, tak terkecuali PKI. Upaya TNI untuk menonton bareng film tentang Pengkhianatan G30S/PKI sangat patut diapresiasi sebagai bentuk mengokohkan pemahaman tentang bahayanya komunis.
“Ini patut kita apresiasi sebagai langkah mengingatkan generasi muda soal bahayanya paham komunis ini,” tandasnya.
Baca Juga: Menhan: 25 Nakes TNI akan Diberangkatkan ke Gaza, Jalankan Misi Kemanusiaan
Hadir pada kesempatan diskusi itu antara lain, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum PKS Jazuli Juwaini, Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden-Pemantapan Idiologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfudz MD, dan Pelaku Sejarah/Sastrawan Angkatan 1966 Taufik Ismail. (L/R06/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia