HNW Minta Jokowi Turun Tangan Melobi Raja Saudi Soal Kuota Haji

Jakarta, MINA – Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, prihatin dengan pembatalan keberangkatan calon Haji Indonesia ke Tanah Suci. Padahal pihak Arab Saudi belum mengumumkan keputusan resmi terkait kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Saudi malah pernah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021 untuk calon haji dari luar negaranya.

Karena itu Hidayat Nur Wahid menyayangkan pembatalan keberangkatan tersebut, apalagi, sebelum diumumkan oleh Menteri Agama soal pembatalan keberangkatan calon Haji tahun 2021 itu, upaya pamungkas belum dilakukan.

“Yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdul Aziz,” katanya dalam keterangann tertulis di Jakarta, Sabtu (5/6).

Hal ini penting, katanya, dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu.

Pasalnya, kata Hidayat, Presiden Jokowi dikenal memiliki kedekatan dengan Raja Salman. Jokowi pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.

Sementara pihak Kerajaan Saudi telah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021, diantaranya untuk 45.000 calon haji dari luar negaranya.

Nyatanya sampai hari ini, Kerajaan Arab Saudi belum membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia, maupun dari negara lain.

Saudi juga belum mengundang negara manapun untuk membahas dan menyepakati teknis penyelenggaraan haji 2021.

“Tapi kalau hanya dengan jumlah total 45.000 jamaah, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit, seperti lazimya sebelum pandemi Covid-19,” ujar HNW panggilan bagi Hidayat.

Sebelum pengumuman dari Kemenag pada Kamis (3/6), menurut HNW peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan Presiden Jokowi.

“Yang demikian itu juga karena calon Haji Indonesia berharap bisa diberangkatkan haji tahun ini mengingat pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jamaah Haji dari Indonesia, dengan alasan yang sama. Yaitu, keselamatan jamaah akibat pandemi covid-19. Tetapi berbeda dengan haji 2020, pada tahun itu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jamaah luar Saudi, termasuk dari Indonesia,” imbuhnya.

Tetapi tahun 2021 Pemerintah Saudi, membuka haji bagi 60.000 calon haji. Dari jumlah tersebut 15.000 dari dalam negeri Saudi, dan 45.000 dari luar negeri Saudi.

Melihat peluang ini, tentu Umat dan calon haji akan kecewa bila Presiden Jokowi absen memperjuangkan peluang yang ada tersebut.

“Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qaumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malaysia, Muhyidin,” katanya.

“Apa pun hasilnya, kalau lobi tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi, tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi covid-19, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini,” kata HNW.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menekankan, demi kepentingan Umat dan Negara, ia berharap Presiden Jokowi melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman.

Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR-RI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman.

Hidayat membandingkan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi pada 2019 yang datang langsung menemui Raja Salman di Arab Saudi untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi, namun upaya maksimal seperti itu tidak dilakukan dalam hal diplomasi haji untuk tak mengulangi pembatalan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020.

“Padahal, kalau lobi seperti ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, akan membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia betul-betul serius, memperjuangkan hak calon jamaah haji,” tambahnya.

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI menilai, absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji.

Ia memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dan melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan faktor covid-19, dan itu semuanya untuk laksanakan ketentuan syariah yaitu keselamatan diri Umat.

“Tetapi faktanya bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian soal kepastian kuota haji tahun 2021, atau diundang oleh Saudi untuk menyepakati teknis terkait penyelenggaraan Haji, melainkan semua negara juga belum mendapatkannya. Tetapi Negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon Haji,” lanjutnya.

Maka wajar dengan adanya peluang dan fakta bahwa kerajaan Saudi belum memutuskan untuk tidak memberi kuota haji bagi Indonesia, bila umat Islam menuntut usaha maksimal dari Pemerintah dengan melakukan komunikasi langsung tingkat kepala negara dan meyakinkan Pemerintah Saudi untuk pemberangkatan calon Haji dari Indonesia sekalipun hanya dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak Saudi Arabia, disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19.

Apalagi soal yang sempat mengganjal pemberangkatan calon haji yaitu jenis vaksin yang dipergunakan di Indonesia yang awalnya ditolak oleh Saudi Arabia karena belum diakui oleh WHO, belakangan jenis vaksin itu sudah diakui oleh badan PBB yang menangani masalah kesehatan.

“Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan Umat dengan tampil maksimal bela hak Umat untuk berhaji. Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag serta Komisi VIII DPR RI, juga dengan fakta baru bahwa jenis vaksin yang diberikan kepada calon jamaah Haji dari Indonesia adalah jenis yang sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah Indonesia mestinya tidak berhenti berusaha, dan mencukupkan diri dengan keputusan sepihak membatalkan pemberangkatan calon haji tahun 2021.

“Mestinya Pemerintah memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan komunikasi ke Raja Salman secara langsung. Bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota diantara 45.000 calon jemaah haji yang telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana di tahun-tahun normal dengan jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000-an calon jamaah,” pungkas Hidayat.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)