Hussein Al-Sheikh: Fatah Serius Akhiri Perpecahan

Anggota Komite Pusat Fatah Hussein Al-Sheikh. (Foto: YnetNews)

 

Ramallah, 1 Sya’ban 1438/ 28 April 2017 (MINA) – Anggota Komite Pusat Fatah Hussein Al-Sheikh mengatakan pada hari Kamis (28/4), salah satu gerakan Palestina paling berpengaruh tersebut serius untuk mengakhiri perpecahan antara Tepi Barat dan Gaza.

“Kami memiliki keputusan strategis untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan segala cara untuk mengakhiri perpecahan serta mendorong Hamas ke dalam arus rekonsiliasi,” kata Hussein Al-Sheikh menaggapi keputusan Hamas, menyuarakan kesiapannya untuk menyerahkan otoritas di Jalur Gaza kepada pemerintah persatuan yang berpusat di Ramallah Tepi Barat baru-baru ini.

Dia mengatakan, fihaknya memahami tingkat kesulitan dan rasa sakit yang dialami kader-kader Fatah di Gaza setelah 10 tahun dalam bencana perpecahan. Namun pada saat bersamaan fihaknya tahu bahwa impian untuk mengakhiri perpecahan adalah kehendak dan keputusan publik.

“Oleh karena itu, kami ingin Hamas menunjukkan tanggung jawab dan mengambil kesempatan ini dan perpanjangan tangan kami untuk mengakhiri perpecahan ini, ” ujar Hussein Al-Sheikh, demikian Kantor Berita Palestina melaporkannya yang dikutip MINA.

Al-Sheikh menambahkan, Fatah mengambil keputusan strategis untuk menggunakan segala cara guna mengakhiri perpecahan dan menyingkirkan berbagai friksi yang menghancurkan proyek nasional Palestina.

Pemimpin Hamas Salah Al-Bardawil mengatakan, Selasa (25/4), fihaknya siap untuk meleburkan komite administratif yang didirikan bulan lalu untuk mengkoordinasikan antar institusi publik Palestina.

“Kami menyetujui usulan Qatar untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina, tanggapan Fatah dan Hamas terhadap proposal tersebut telah dikirim ke Menteri Luar Negeri Qatar dan kami menunggu posisi Qatar dalam tanggapan ini,” katanya kepada IINA.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem, mengatakan, Qatar baru-baru ini mengajukan proposal yang ditujukan untuk mengakhiri penderitaan dan perpecahan antara faksi Palestina yang bersaing (Hamas dan Fatah).

Pada konferensi pers Selasa (25/4), Al-Bardawil mengatakan, anggota Hamas telah bertemu dengan delegasi Fatah di Gaza pekan lalu.

“Anggota delegasi Fatah berjanji untuk menyampaikan tuntutan kami kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Yang terpenting adalah penghapusan pajak yang dikenakan pada bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik Gaza,” kata Al-Bardawil.

Sementara Abbas tidak menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil.

Pemerintah Ramallah, dipimpin oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas, bertanggung jawab untuk membayar gaji sekitar 60.000 pegawai Otoritas Palestina (PA) di Gaza dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada sekitar satu juta penduduknya.

Pada tahun 2014, Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk ‘pemerintah persatuan’. Namun, sejauh ini mereka gagal mengambil peran di pemerintahan karena perbedaan yang luar biasa antara kedua faksi tersebut.

Perpecahan ini bermula setelah pemilu sepuluh tahun lalu di mana Hamas memenangkan pemilu di Jalur Gaza. Hamas mengambil sikap perang sebagai satu-satunya jalan untuk kemerdekaan Palestina. Israel mengadakan blokade sehingga kehidupan rakyat jadi susah termasuk pelayanan kesehatan.  (T/R01/P1)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)