HUT ASEAN Ke-54, Harapan dan Tantangan

Oleh: Sajadi, Wartawan MINA

Tanggal 8 Agustus 2021 menjadi hari lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang ke-54.

ASEAN lahir di Bangkok, Thailand dalam Deklarasi Bangkok yang dirintis oleh lima wakil negara atau pemerintahan, termasuk Indonesia pada 8 Agustu 1967.

Seiring dengan tujuan dan perkembangan kawasan, anggota ASEAN bertambah hingga menjadi 10 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja).

ASEAN bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan mulai tersebut, tentu banyak tantangan dan juga harapan yang digantungkan kepada ASEAN, terutama dalam penyelesaian isu kemanusiaan di kawasan.

Isu Rohingya

Isu mengenai warga Rohingya, yang sejak 2017 terpaksa menyelamatkan diri dari rumah mereka di Rakhine State untuk menghindari kekerasan oleh militer Myanmar, terus menjadi perhatian internasional

Pasalnya, masalah ini telah menjadi isu regional ketika para pengungsi Rohingya yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, bermigrasi secara ilegal dari kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, ke negara-negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Banyak warga Rohingya seringkali menjadi korban perdagangan manusia dan terombang-ambing di laut selama berbulan-bulan dalam perjalanan mereka menuju negara ketiga, dan justru berakhir di negara transit seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, ASEAN diharapkan jadi media yang dapat memperkuat diseminasi informasi, dengan melanjutkan dialog dengan wakil-wakil pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar.

Tak ketinggalan, ASEAN diharapkan juga dapat berperan dalam mendorong terjadinya repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dengan memprioritaskan beberapa hal termasuk berfungsi penuhnya Ad-Hoc Task Force di Sekretariat ASEAN.

Namun hal tersebut tidak lah mudah karena masih kurangnya komitmen dari pemerintah Myanmar, apalagi saat ini negara tersebut sedang menghadapi krisis politik pasca-kudeta pada awal Februari 2021

Kudeta Myanmar

Tidak ada tumpuan harapan sebesar yang diberikan kepada ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.

Bahkan, PBB beserta Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan negara-negara lain berharap betul kepada ASEAN agar memainkan peran utama dalam menengahi krisis di Myanmar.

Harapan itu wajar. Myanmar adalah anggota ASEAN. Hanya kepada ASEAN, pihak yang berkuasa di Myanmar mau berbicara. Begitu juga sebaliknya, mungkin hanya ASEAN yang mau mendengar pihak di Myanmar.

Benar saja, ASEAN sejauh ini telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak yang berkuasa di Myamar.

Diantaranya adalah pertemuan Asean Leaders Meeting (ALM) pada 25 April 2021 di Jakarta yang menyepakati adanya lima poin sebagai langkah awal untuk memperbaiki situasi di Myanmar.

Kemudian Asean Ministerial Meeting (AMM) ke-54 pada 2 Agustus 2021 yang menyepakati antara lain penunjukan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar.

ASEAN juga mendesak Myanmar agar utusan khusus tersebut mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya.

Penanganan Covid-19

Sejak pandemi Covid-19 muncul pada awal Januari 2020 lalu, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang luput dari kasus virus corona.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, hingga Ahad (9/8) malam total infeksi telah menembus lebih dari 8 juta.

Dengan tambahan data tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 di negara-negara Asia Tenggara mencapai lebih dari 1,2 juta kasus.

Menghadapi kondisi tersebut, sektor kesehatan ASEAN telah mengaktifkan berbagai mekanisme kerja sama kesehatan di tingkat kawasan untuk merespon Covid-19.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat dua puluh tujuh mekanisme ASEAN yang sudah ada dan yang baru dikembangkan dalam penanganan Covid-19. Salah satunya adalah upaya pengadaan vaksin bagi negara anggota ASEAN dengan menggunakan ASEAN Response Fund.

Namun, Indonesia mengingatkan bahayanya kebijakan diskriminasi
terhadap jenis vaksin yang digunakan oleh negara dunia sebagai syarat dalam perjalanan.

Isu Palestina

Selain ketiga masalah regional tersebut di atas, isu tentang Palestina juga dibahas di beberapa pertemuan negara-negara ASEAN.

Dalam pertemuan Asean Ministerial Meeting (AMM) ke-54 pada 2 Agustus 2021, adanya agenda “other matters”, yang membahas keinginan Badan Pemulihan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk bekerja sama dengan ASEAN.

Di dalam kaitan ini, Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat memberi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Hal ini bisa dilakukan secara kolektif oleh ASEAN menindaklanjuti pertemuan Sekjen ASEAN dan Commissioner-General UNRWA pada bulan Juni lalu.

Selain itu, Indonesia juga mendorong dilakukannya pembahasan mengenai situasi kemanusiaan di Palestina dalam pertemuan ASEAN dengan negara-negara mitra. (A/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)