ICC Perintahkan Tangkap Mantan Menhan dan Panglima Rusia

Moskow, MINA – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Selasa (25/6) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu dan Panglima Militer Valery Gerasimov.

ICC mengatakan dalam pernyataan di situsnya bahwa keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan atas dugaan kejahatan internasional yang dilakukan di Ukraina, setidaknya antara 10 Oktober 2022 hingga 9 Maret 2023. Anadolu Agency melaporkan.

Shoygu dan Gerasimov dituduh memerintahkan serangan terhadap infrastruktur sipil yang mengakibatkan kerugian tidak disengaja yang berlebihan, serta melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindakan tidak manusiawi, menurut pernyataan tersebut.

“Kedua surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan menyusul permohonan yang diajukan oleh jaksa. Sidang Pra-Peradilan II menganggap ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kedua tersangka memikul tanggung jawab atas serangan rudal yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Rusia terhadap infrastruktur listrik Ukraina dari paling lambat tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan paling lambat tanggal 9 Maret 2023,” ujarnya.

Menurut keterangan pengadilan, isi surat perintah tersebut dirahasiakan untuk melindungi saksi dan penyidikan.

“Namun, mengingat tindakan serupa dengan yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, tampaknya masih terus berlanjut, Majelis menganggap kesadaran masyarakat akan surat perintah penangkapan tersebut dapat berkontribusi pada pencegahan terjadinya kejahatan lebih lanjut,” kata ICC.

Sementara itu, Dewan Keamanan Rusia dalam pernyataanyanya mengatakan, keputusan ICC “batal demi hukum” karena pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas negara tersebut dan merupakan bagian dari “perang hibrida Barat” melawan Rusia.

“Keputusan Sidang Pra-Peradilan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergey Shoygu, tidak sah dan tidak berlaku. Ini adalah pembicaraan kosong karena yurisdiksi ICC tidak berlaku di Rusia, dan (keputusan tersebut) dibuat sebagai bagian dari perang hibrida Barat melawan negara kami,” kata Dewan Keamanan.

Rusia menandatangani Statuta Roma, yang dirancang dengan partisipasinya, pada 13 September 2000, tetapi tidak meratifikasinya. Pada 16 November 2016, Presiden Vladimir Putin menandatangani perintah yang menyatakan Rusia tidak akan menjadi anggota ICC.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ICC tidak memenuhi harapan dan gagal menjadi badan peradilan internasional yang benar-benar independen. []

Mi’raj News Agency (MINA)