ICMI Dorong Pemerintah Perkuat Data Beras

Icmi.png" alt="" width="950" height="712" /> Dr. Mohammad Jafar Hafsah Sekretaris Jenderal ICMI (kanan), Prof. Dr. Herry Suhardiyanto Wakil Ketua Umum ICMI (tengah) dan Lely Pelitasari Soebekty Wakil Ketua Ombudsman (kiri). (Foto: Aliya/MINA)

Jakarta, MINA – Keputusan pemerintah mengimpor beras menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia terutama petani. Terkait itu, Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) mendorong pemerintah untuk memperkuat data tentang beras agar tidak menimbulkan perdebatan.

“ICMI mengusulkan bahwa kebijakan hendaklah berbasis ilmu pengetahuan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang akurat. Adanya seperti apa di lapangan. Maka data harus akurat, jangan hanya kira-kira,” kata Wakil Ketua Umum ICMI Prof. Dr Herry Suhardiyanto saat Diskusi Media-Dialektika ICMI: “Solusi Masalah Perberasan Indonesia” di Jakarta, Rabu (24/1).

Kondisi perberasan di Indonesia menimbulkan perdebatan, berawal ketika pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras umum dan premium dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton pada awal Februari mendatang.  Kebijakan impor dilaksanakan untuk memperkuat cadangan beras nasional saat ini, karena menipisnya stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog)  dan melonjaknya harga beras di berbagai tempat.

“Kenaikan harga beras atau pangan dapat memicu keresahan sosial berkepanjangan,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Klaim Raih Komitmen Investasi $8,5 Miliar dari Inggris

Kemudian Bulog ditugaskan untuk melaksanakan tender bagi pihak yang berminat mengimpor produksi berasnya ke tanah air (Indonesia) yang sebelumnya ditugaskan kepada Pusat Perdagangan Indonesia (PPI).

Sementara pada Februari-Maret mendatang, petani lokal diperkirakan akan penen raya.

“Kami ingin data produksi nasional ini betul-betul disajikan dengan benar dan jangan sampai ketika mau panen ada beras impor, kasihan para petani,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI Dr. Mohammad Jafar Hafsah mengatakan, pemerintah sebaiknya mendata mengenai komoditas perberasan nasional untuk mencegah kegaduhan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Fun Run Solidarity For Palestine Bukti Dukungan Indonesia kepada Palestina

“Data yang di maksud adalah luas panen produksi padi, produksi waktu panen, sentra pengolahan dan penyebaran setiap waktu panen di sentra pengolahan dan pergerakan beras, sehingga terdistribusi secara merata dan proporsional ke seluruh lokasi,” jelasnya.

ICMI juga mengimbau agarkoordinasi antar lembaga yang mengurusi perberasan dan pangan semakin diperkuat. (L/Dwiki/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: KNEKS Kolaborasi ToT Khatib Jumat se-Jawa Barat dengan Sejumlah Lembaga