Amman, 21 Rajab 1437/29 April 2016 (MINA) – Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) telah menjadi badan PBB terbaru di Yordania untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaan jasa keamanan G4S, menyusul kampanye gerakan internasional boikot Israel yang dipimpin Palestina, yakni gerakan Boikot, Penghentian Saham, dan Sanksi (BDS).
Menurut pernyataan BDS, UNOPS belum memperpanjang kontrak dengan perusahaan raksasa keamanan Inggris itu, dan malah menyewa penyedia layanan keamanan baru di kantor pusatnya di Amman.
Kabar tersebut mengikuti langkah beberapa badan PBB cabang Yordania sebelumnya, seperti UNHCR dan UNICEF untuk menjauhkan diri dari G4S, demikian laporan Middle East Monitor (MEMO) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat.
G4S memiliki kontrak dengan layanan penjara Israel untuk menyediakan pelayanan dan peralatan ke penjara di mana ribuan Rakyat Palestina yang ditahan tanpa pengadilan dan mengalami penyiksaan.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Perusahaan raksasa keamanan tersebut juga memasok peralatan untuk pemeriksaan dan permukiman ilegal Israel.
Sebagai tanggapan, kampanye #UNdropG4S mendesak PBB untuk menjatuhkan semua kontrak dengan G4S. Data menunjukkan PBB telah menghabiskan lebih dari 22 juta Dolar AS atas jasa yang disediakan oleh G4S pada tahun 2014.
Guman Mussa, Koordinator Dunia Arab dengan Komite Nasional Palestina BDS, mengatakan: “Fakta bahwa G4S telah mengumumkan ingin menjual bisnis Israel yang menunjukkan bahwa kampanye kami memiliki dampak besar. Tetapi perusahaan memiliki track record mengatakan satu hal dan melakukan hal lain sehingga kita harus menjaga tekanan sampai mereka benar-benar mengakhiri keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia Israel.”
Shahd Al-Hamouri, anggota gerakan BDS Yordania, menyambut kabar itu. “Ini adalah langkah positif lain tapi kami mendesak PBB dan secara khusus di UNDP Yordania, Program Pangan Dunia dan Perempuan PBB untuk mengikutinya. Semua badan-badan PBB harus mengakhiri kontrak mereka dengan G4S karena pelanggaran yang terus menerus terhadap hukum internasional dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB,” ujarnya. (T/R05/R02)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur