Ilhan Omar Dorong Resolusi Pro-BDS di DPR AS

Washington, MINA – Perwakilan AS Ilhan Omar memperkenalkan resolusi pada hari Selasa (16/7) yang bertujuan mendorong kembali undang-undang yang berusaha untuk memboikot Israel.

Resolusi yang tidak secara eksplisit menyebut Israel atau gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) pro-Palestina tersebut, muncul ketika Omar dan beberapa perwakilan progresif Demokrat menyorotnya kembali, menyusul serangan Presiden AS Donald Trump terhadap mereka.

Resolusi tersebut menegaskan hak orang Amerika untuk berpartisipasi dalam boikot sebagai ungkapan kebebasan berbicara di bawah Amandemen Pertama, mengutip gerakan boikot terhadap Nazi Jerman, Uni Soviet dan apartheid Afrika Selatan.

Resolusi ini disponsori oleh Rashida Tlaib, seorang Demokrat asal Michigan yang keluarganya adalah warga Palestina, termasuk John Lewis dari Georgia, seorang pelopor hak-hak sipil.

“Kami memperkenalkan resolusi … untuk benar-benar berbicara tentang nilai-nilai Amerika yang mendukung dan percaya pada kemampuan kami untuk melaksanakan hak amandemen pertama kami dalam hal boikot,” kata Omar kepada situs berita Al-Monitor yang diterbitkan Selasa malam, demikian Times of Israel melaporkan.

“Dan ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjelaskan mengapa kami mendukung gerakan tanpa kekerasan, yang merupakan gerakan BDS,” tambahnya.

Resolusi yang diperkenalkan pada hari Selasa itu menyeru DPR untuk menentang “upaya legislatif yang inkonstitusional untuk membatasi penggunaan boikot guna memajukan hak-hak sipil di dalam dan luar negeri.”

Combating BDS Act yang diperkenalkan di Senat akan memberikan perlindungan federal kepada negara-negara yang menargetkan gerakan pro-Palestina.

Sementara itu, kepemimpinan Demokrat di DPR bersiap memperkenalkan resolusi tidak mengikat yang mengutuk BDS.

Pada hari Rabu, Komite Luar Negeri Dewan mengeluarkan resolusi, yang menuduh gerakan BDS mempromosikan “prinsip-prinsip kesalahan kolektif, hukuman massal dan isolasi kelompok.”

Namun, sebagian Demokrat memperingatkan Ketua Mayoritas DPR Steny Hoyer agar tidak memperkenalkan langkah itu pekan depan, karena khawatir hal itu dapat membuka keretakan baru di partai Demokrat. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)