Al-Quds, MINA – Imam masjid Al-Aqsha Sheikh Ekrima Sa’id Sabri mengatakan keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk mengakui Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel sama saja dengan sebuah “deklarasi perang”.
“Baru-baru ini yang dilakukan demonstrasi di seluruh dunia untuk memprotes keputusan presiden AS Donald Trump menunjukkan bahwa Al-Quds “tidak hanya milik orang-orang Palestina, tapi juga bagi semua Muslim di seluruh dunia,” kata Sheikh Ekrima.
Kemudian dia mendesak orang-orang Palestina untuk melindungi kota suci Al-Quds dengan berbagai cara. “Keangkuhan Amerika tidak akan mencapai impianannya, kita keyakinan dengan Islam bahwa Al-Quds akan kembali kepada umat Muslim,” kata Sheikh Ekrima. Demikian Worldbulletin melaporkan dikutip MINA.
Dia juga menambahkan, “negosiasi atau proses perdamaian apapun sekarang tidak mungkin, karena AS telah memutuskan posisinya di Al-Quds, bertentangan dengan dirinya sendiri dan memilih perang.”
Meskipun ada oposisi regional dan internasional yang meluas, pada pekan lalu Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Menurut Departemen Luar Negeri AS telah persiapan memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds.
Kebijakan AS memicu demonstrasi di wilayah Palestina yang diduduki dan beberapa negara Muslim.
Al-Quds tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan orang-orang Palestina berharap bahwa Al-Quds yang sekarang diduduki oleh Israel pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.
Selama kampanye pemilihannya tahun lalu, Trump berulang kali berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds dan mengakui Al-Quds sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut.
Pada April, Moskow mengumumkan pengakuannya atas Al-Quds sebagai ibu kota Israel, harapan bahwa separuh timur kota pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota Palestina.
Dalam pengumumannya pekan lalu, Trump menekankan pihaknya belum mengambil posisi mengenai batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Al-Quds.(T/R03/RS3)
Mi’raj News Agency (MINA)