Imam Rulyawan: Kemiskinan Masih Jadi Momok di Indonesia

Jakarta, MINA – Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa (DD) Drg. Imam Rulyawan MARS mengatakan, sesuai catatan data yang ada,  kemiskinan masih menjadi momok di Indonesia.

Imam menjelaskan, Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan juga terus berupaya mengikis angka kemiskinan yang ada.

Hal itu disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia, dengan mengundang para jurnalis di acara Press Briefing, mengangkat tema ‘Strategi dan Solusi Pengentasan Kemiskinan Indonesia,’ Kamis (17/10), Jakarta.

Hadir sebagai narasumber, Drg Imam Rulyawan, MARS (Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa), Nasyith Majidi (Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika), (Dr Lukmanul Hakim, (Ketua Umum Arah Baru Indonesia – ARBI).

Baca Juga: Hingga November 2024, Angka PHK di Jakarta Tembus 14.501 orang.

Imam Rukyawan mengemukakan selanjutnya, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, mengatakan saat ini Bank Dunia memperkirakan hampir seperempat penduduk di negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, hidup di bawah garis kemiskinan.

Takaran tersebut membawa Bank Dunia mencatatkan tingkat kemiskinan dengan batas Upper Middle-Income Class (UMIC) berpendapatan US$ 5,5 (setara Rp 77 ribu) per hari.

Ia memaparkan, hasilnya, jumlah penduduk miskin di bawah garis tersebut, justru naik menjadi 24 persen pada Oktober 2019. Lebih tinggi dari April 2019 yang tercatat 23,7 persen.

Namun, untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga beberapa tahun ke depan, meskipun lebih lambat.

Baca Juga: Menag: Guru Adalah Obor Penyinar Kegelapan

“Melihat kondisi tersebut, Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam, menggandeng pemerintah dalam upaya mengikis angka kemiskinan yang ada,” imbuhnya.

Senada dengan hal di atas, Dr Lukmanul Hakim, Ketua Umum Arah Baru Indonesia (ARBI) mengatakan, sebelumnya telah dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) yang dinisiasi oleh Dompet Dhuafa dan ARBI (Arus Baru Indonesia) telah menghasilkan usulan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Pengembangan ekonomi yang terdiri atas 8 point, yaitu: Ekonomi Kerakyatan, Kelembagaan, Kemandirian Pangan, Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), Desa Digital (Dedi), Dunia Usaha Dunia. (L/Gun/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: AWG Gelar Dauroh Akbar Internasional Baitul Maqdis di Masjid Terbesar Lampung