IMF: Perekonomian Palestina Mendekati Keruntuhan

(Foto: File)

Ramallah, MINA – Pertumbuhan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza melambat pada saat kebuntuan proses penyelesaian Palestina-Israel dan ketegangan politik menghambat pergerakan ekonomi Palestina, menurut laporan badan moneter internasional IMF.

“Tekanan terhadap ekonomi Palestina semakin jelas pada 2017,” kata Karen Ungli, kepala misi IMF yang meninjau kembali ekonomi Palestina di Tepi Barat bulan ini.

Menurut perkiraan misi tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Palestina selama tahun lalu berada di 3%, lebih rendah dari perkiraan Otoritas Palestina, Safa melaporkan yang dikutip MINA, Rabu (21/2).

IMF menunjukkan bahwa kurangnya dana mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan investasi, terutama di Jalur Gaza.

Karen Ungli mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kecepatan ini tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru atau untuk secara signifikan meningkatkan taraf hidup masyarakat Palestina.

Dia menekankan, terus memburuknya kondisi ekonomi dan sosial orang-orang Palestina merupakan bahaya besar, dengan bahaya kondisi kemanusiaan mencapai tahap keruntuhan.

Misi IMF mengunjungi Al-Quds Yerusalem dan Ramallah dari tanggal 4 sampai 14 Februari. Pada saat yang sama, misi IMF menunjukkan bahwa penyatuan kembali kekuasaan di Tepi Barat dan Jalur Gaza dapat memberi pertumbuhan sebuah “dorongan kecil”, tapi itu akan berbahaya bagi anggaran pemerintah Palestina.

Laporan misi tersebut menyerukan “perubahan radikal” dari semua sisi, termasuk reformasi radikal oleh PA, yang mendorong keterlibatan donor internasional dan kerja sama Israel yang lebih kuat dalam pengumpulan dan penyediaan pajak serta biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah Palestina.

Tahun lalu terjadi penurunan tajam dalam ekonomi Gaza karena blokade tersebut berlanjut selama 12 tahun berturut-turut.

Bantuan keuangan untuk anggaran Palestina juga menurun dan konsumsi domestik turun ke tingkat rendah, dengan tingkat pengangguran naik menjadi 26,5 persen.

Pada 12 Oktober, Fatah dan Hamas menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi di Kairo untuk mengizinkan pemerintah menjalankan Gaza, namun implementasinya terhenti di tengah ketidaksepakatan di antara kedua gerakan tersebut atas beberapa arsip.

Hibah dan bantuan keuangan eksternal untuk anggaran Palestina telah turun menjadi $ 700 juta per tahun pada tahun 2016 dan 2017, turun dari $ 1,1 miliar rata-rata di tahun-tahun sebelumnya.

Negosiasi Palestina-Israel telah dibekukan sejak April 2014. Untuk kembali ke meja perundingan menjadi semakin sulit karena keputusan AS yang mengakui Al-Quds Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat marah pemerintah dan rakyat Palestina. (T/B05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)