Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

INDEF: PEMERINTAH HARUS JAGA STABILITAS HARGA DI LEVEL KONSUMEN

Septia Eka Putri - Kamis, 22 Oktober 2015 - 19:07 WIB

Kamis, 22 Oktober 2015 - 19:07 WIB

609 Views ㅤ

Eny Sri Hartati (DIREKTUR INDEF). Foto: Putri/MINA
Eny Sri Hartati  (DIREKTUR <a href=

INDEF). Foto: Putri/MINA" width="265" height="300" /> Diretur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati. Foto: Putri/MINA

Jakarta, 9 Muharram 1437/22 Oktober 2015 (MINA) – Diretur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati menyatakan pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan (kebutuhan pokok) terutama di level konsumen (masyarakat).

” Catatan evaluasi INDEF dalam satu tahun kinerja Jokowi-JK adalah memenuhi harapan yang paling dasar bagi masyarakat, yaitu adanya stabilitas harga kebutuhan pokok dan kemudahan masyarakat di level konsumen untuk melakukan berbagai usaha, ” kata Eny di Jakarta, Rabu.

“Pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk melakukan pembangunan infrastruktur  untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,”ujarnya kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dalam seminar bertema “Ekonomi Indonesia: Apakah menuju Krisis?” Eny mengatakan semua paket kebijakan, berorientasi mendorong investasi, tentu hasilnya tidak bisa dilihat seketika, jadi masyarakat harus sadar akan ada perbaikan dimasa mendatang.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

“Indikator  perubahan harus bisa dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Jadi mereka merasakan langsung dampak kebijakan itu,” tambahnya.

Eny menekankan, stabilitas harga yang dimaksud adalah kebutuhan pangan terutama beras. “Ini yang harus diperhatikan sebagai hal yang paling mendasar,” lanjutnya.

Baru baru ini, terjadi konflik di kalangan para pemangku kebijakan. Di satu sisi ada menteri yang mengatakan produksi beras surplus, tetapi dari pihak distributor menyatakan kurang. Ini hanya perbedaan data saja, bukan masalah prinsip. Tinggal dicari data validnya, lalu ambil keputusan,” jelasnya.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) dan kementerian Perdagangan berbeda mengenai data beras. Hal itu karena kurangnya koordinasi.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

Dampak kebijakan ekonomi sejatinya yang paling merasakan adalah masyarakat di level menengah ke bawah. Jadi mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Jadi yang paling penting menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah menyelesaikan masalah tadi,” tutup Eny. (L/P007R03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon

Rekomendasi untuk Anda

Kolom
Kolom
Khadijah