Indeks Demokrasi di Aceh Kategori Sedang

Banda Aceh, MINA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh tahun 2018 mencapai 79,97 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengali peningkatan dibanding tahun 2017 yang mencapai 70,93.

Meski mengalami perubahan yang signifikan, namun demokrasi di Provinsi Aceh masih termasuk kategori sedang.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Wahyudin mengatakan, IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di provinsi Aceh, guna mengukur perkembangan demokrasi yang memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokraasi di Aceh.

“Fluktuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang memang dirancang untuk sensitif terhadap turun-naiknya kondisi demokrasi,” katanya

Baca Juga: Menag Akan Buka Fakultas Kedokteran di Universitas PTIQ

Pada tahun 2018, aspek kebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi mengaalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Aspek kebebasan lembaga demokrasi merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya.

“Kebebasan sipil meningkat 9,52 poin dibanding 2017, hak politik 4,52 poin, dan lembaga demokrasi naik mencapai 16,20 point,” kata Wahyudin.

Sementara itu, pada tahun 2018, ada dua aspek mengalami penurunan. Peran birokrasi pemerintah daerah menurun paling tajam yakni sebesar 31,33 point, dari sebelumnya mencapai 79,84 pada tgahun 2017.

Penurunan pada aspek lainnya yakni pada hak memilih dan dipilih yang turun 0,40 poin dari tahun sebelumnya yakni 77,88 point. (L/AP/RS2)

Baca Juga: Presiden Prabowo Bertekad Perangi Kebocoran Anggaran

Mi’raj News Agency (MINA)