India Bangun Permukiman untuk Pensiunan Tentara di Kashmir

Kashmir, MINA – Presiden Kashmir yang dikelola Pakistan, Masood Khan pada Sabtu (19/12) mengatakan, India mulai membangun “koloni permukiman” dengan cepat di Jammu dan Kashmir, untuk diberikan kepada pensiunan tentara maupun janda/anak tentara .

Dalam sebuah pernyataan, Khan mengatakan India dengan  “langkah yang dipikirkan secara matang akan bertindak cepat untuk merebut tanah Kashmir guna mengubah seluruh IOJK [Jammu dan Kashmir yang diduduki India menjadi koloninya,” Anadolu Agency melaporkan.

“Pemerintah IOJK telah mempercepat proses untuk mentransfer 200 kanal [25 hektar] lahan pertanian kepada mantan pejabat militer India untuk pembangunan pemukiman militer,” kata Khan.

Pernyataan oleh Kashmir yang dikelola Pakistan, atau juga disebut Azad Jammu dan Kashmir itu datang di tengah laporan bahwa otoritas lokal di Kashmir yang dikuasai India telah “mengidentifikasi 200 kanal [25 hektar] tanah di distrik Budgam untuk mendirikan [tentara] Sainik pertama Kashmir koloni”.

Mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, situs berita India The Print.In melaporkan, permukiman itu terutama didirikan untuk “menyediakan fasilitas perumahan bagi pensiunan personel angkatan bersenjata dan keluarga mereka di tanah milik Jammu dan Kashmir. Permukiman juga akan disediakan untuk para janda dan keluarga dari personel angkatan bersenjata yang telah meninggal.

Mengutuk tindakan tersebut, Khan menyebutnya sebagai “permukiman militer pertama untuk menyelesaikan pensiunan personel militer yang telah membantai Kashmir”.

Sebelumnya, upaya untuk membangun koloni semacam itu oleh India di Kashmir menghadapi perlawanan dari masyarakat setempat.

Kepemimpinan pro-kebebasan yang dipimpin oleh Syed Ali Geelani telah memperingatkan pemerintah India agar tidak “menempatkan mantan tentara India di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir”.

Menurut ThePrint., Proses identifikasi tanah untuk permukiman tersebut “dipercepat pada bulan Oktober tahun ini.”

“Dikatakan pemerintah ingin membawa pasukan dari luar dan menempatkan mereka di sini. Itu tidak benar. Fasilitas yang diusulkan pertama-tama akan mengurus mantan prajurit yang merupakan penduduk asli Jammu dan Kashmir. Mereka adalah subjek negara dan sekarang domisili,” kata seorang pejabat.

Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya yang mayoritas Muslim, sebagian dikuasai oleh India dan Pakistan tetapi diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil wilayah tersebut juga dikuasai oleh China.

Sejak mereka dipecah pada tahun 1947, New Delhi dan Islamabad telah berperang empat kali pada tahun 1948, 1965, 1971, dan 1999 tiga di antaranya memperebutkan Kashmir.

Beberapa kelompok Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan, atau penyatuan dengan Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang terbunuh dan disiksa dalam konflik yang berkobar pada tahun 1989 itu. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)