India Ingatkan Cina: Kashmir Masalah Internal

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Ravees Kumar. (ANI)

New Delhi, MINA – Pemerintah pada Selasa (6/8) memperingatkan bahwa langkah pemerintah yang kontroversial untuk melucuti dari otonominya dan membagi wilayah itu menjadi dua bagian adalah “masalah internal”, setelah Beijing mengecam keputusan “sepihak” itu.

India, Pakistan, dan Cina mengklaim seluruh atau sebagian wilayah Kashmir yang disengketakan. Pengumuman Pemerintah India pada Senin memicu tanggapan sengit dari dua negara tetangga, demikian Nahar Net melaporkan.

Beijing mengkritik keputusan India untuk mengubah wilayah yang sebagian besar beragama Budha menjadi wilayah administratif yang diperintah langsung oleh New Delhi.

“Cina selalu menentang dimasukkannya India ke wilayah Cina di sektor barat perbatasan Cina-India ke dalam yurisdiksi administratifnya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying.

“Baru-baru ini India terus melemahkan kedaulatan teritorial Tiongkok dengan mengubah hukum domestiknya secara sepihak. Praktik seperti itu tidak dapat diterima dan tidak akan berlaku,” katanya.

India mengatakan, Cina secara ilegal menempati 38.000 kilometer persegi (15.000 mil persegi) dari wilayah barat lautnya. Sementara Beijing mengklaim 90.000 kilometer persegi negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India milik Cina.

Pemerintah India mengatakan, penunjukan Ladakh sebagai “wilayah persatuan” adalah “masalah internal menyangkut wilayah India.”

“India tidak mengomentari urusan internal negara lain dan juga mengharapkan negara lain melakukan hal yang sama,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Raveesh Kumar.

Dia menambahkan bahwa kedua pihak telah berkomitmen untuk menjaga “perdamaian dan ketenangan di daerah perbatasan”.

Perbatasan yang disengketakan antara India dan Cina telah menjadi topik pembicaraan yang sia-sia sejak 1962, ketika kedua negara bertempur secara singkat namun brutal di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pada Selasa malam bahwa pemerintahnya telah memenuhi permintaan lama rakyat Ladakh untuk dinyatakan sebagai wilayah persatuan India. (T/RI-1/RS2)

 

Mi’raj News Agency (MINA)