Indonesia Ajak OKI Bersatu Tolak Aneksasi Israel

Menlu RI Retno Marsudi (foto: Kemlu RI)

​​Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)  bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah Palestina yang direncanakan oleh Israel.

“Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara “de-facto” maupun “formal” merupakan hal yang tidak dapat diterima”, tegas Menlu RI saat mengikuti Konferensi Tingkat Menteri ​Luar Biasa OKI, yang dilakukan secara virtual, Rabu (10/6).

Retno menekankan, rencana aneksasi di tengah pandemi COVID-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina, menghancurkan prospek perdamaian dan mengancam stabilitas kawasan.

Untuk itulah, Menlu RI menyampaikan tiga cara untuk menghentikan rencana Israel tersebut, yakni:

Pertama; apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.

Kedua, negara-negara OKI dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM.

Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara” dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.

Indonesia sebelumnya juga telah menggalang dukungan internasional untuk Palestina, diantaranya melalui surat Menlu RI kepada negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB.

Pertemuan OKI tersebut diselenggarakan secara virtual dan dipimpin oleh Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam kapasitas nya sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI.

Di akhir pertemuan, seluruh negara peserta sepakat untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. (L/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Comments are closed.