INDONESIA AJUKAN PROPOSAL BUKA KONSULAT KEHORMATAN DI PALESTINA

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. (Foto: Arif/mirajnews.com)

Jakarta, 2 Dzulhijjah 1435/26 September 2014 (MINA) – Indonesia mengajukan proposal untuk membuka konsulat kehormatan di Palestina, yang dipimpin oleh seorang diplomat tingkat tinggi.

“Proposal itu merupakan salah satu hasil kunjungan Komisi l DPR RI ke Palestina,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Sidiq kepada Miraj Islamic News Agency (MINA) di Gedung Nusantara II Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Ia menjelaskan, Komisi I sudah bertemu dengan calon konsul tersebut dan meminta proses persetujuan dari pemerintah Palestina dipercepat agar konsulat di sana bisa segera bekerja.

Indonesia sendiri secara resmi mengambil kebijakan membuka konsulat di Kota Al-Quds (Yerusalem) sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina dengan ibukotanya Kota Al-Quds.

“Kita pilih tempat konsulat kehormatan di Yerusalem dengan pertimbangan karena WNI yang berkunjung ke Palestina umumnya ke Yerusalem, sehingga lebih mudah untuk memberikan pelayanan,” ujar Siddiq.

Dia juga manjelaskan, jika konsulat kehormatan ditempatkan di Kota Al-Quds, maka akan lebih mudah mobilitasnya, karena orang Palestina di Al-Quds lebih mudah masuk ke Ramallah ketimbang orang Palestina dari Ramallah masuk ke Al-Quds.

Siddiq mengharapkan pendirian kantor perwakilan –setingkat konsul kehormatan- di Palestina dapat direalisasikan sebelum akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oktober mendatang.

Ide pembukaan kantor perwakilan di Palestina sudah lama, Kedubes Palestina telah hadir di Jakarta lebih dari dua dasawarsa. Sebagai timbal balik, Indonesia sejak tahun 2012 telah menetapkan untuk membuka perwakilan RI pada level kedutaan besar.

Sementara itu, Indonesia sangat mendorong proses rekonsiliasi nasional Palestina – agenda kesepakatan politis yang harus terus dicapai, walaupun membutuhkan waktu karena perbedaan pandangan politik yang telah lama terjadi – yang sedang berlangsung.

Selama kunjungan itu Komisi l DPR RI ke Palestina bertemu dengan Perdana Menteri Palestina, parlemen Palestina dan Menteri Urusan Ekonomi. Komisi l DPR RI juga dijadwalkan mengunjungi Gaza, tetapi tidak bisa masuk ke sana karena berbagai pertimbangan keamanan dan politik.

“Kami sudah bertemu dengan KBRI di Mesir dan beberapa lembaga kemanusiaan yang sudah sebulan bertahan di Gaza, kami mendorong KBRI melakukan langkah-langkah terobosan agar bantuan kemanusiaan bisa segera sampai ke Gaza,” kata Mahfud.

Berdasarkan penjelasan pemerintah Palestina, katanya, kekurangan bahan makanan dan obat-obatan akan menjadi ancaman serius pada musim dingin yang sebentar lagi melanda di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza, karena itu mereka sangat membutuhkan bantuan secepatnya.

“Kita meminta Mesir agar membuka perbatasan Rafah agar masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza lebih mudah,” tegas Mahfud.

Sulitnya bantuan ke Gaza melaui Rafah karena faktor politis rezim Mesir saat ini. Kondisi itu berbeda dengan serangan Israel ke Gaza pada 2012.

Konsulat di Gaza

Kementerial Luar Negeri (Kemlu) Indonesia melaporkan, saat ini diplomasi di Palestina secara resmi ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman (Yordania). Khusus dalam permasalahan Jalur Gaza, Kemlu meminta bantuan dari KBRI di Kairo (Mesir).

Beberapa lembaga keislaman, Aqsa Working Group (AWG), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Pondok Pesantren Al-Fatah se-Indonesia, Shuffah Al-Quran Abdullah bin Mas’ud, atas nama Konferensi Pembebasan Al-Quds dan Kemerdekaan Palestina Bandung 2012, pada Senin (3/7/2014) mengajukan usulan Konsulat Kehormatan juga sangat memungkinkan ditempatkan di Jalur Gaza.

Ketua delegasi, Agus Sudarmaji, menyebutkan, alasan utama kemungkinan itu karena saat ini adalah era Kabinet Bersatu Palestina Fatah-Hamas, sehingga penempatan di Jalur Gaza sama dengan penempatan di Ramallah.

Alasan lainnya, tidak seperti di Ramallah yang mengharuskan izin administrasi dari Israel. Di Jalur Gaza tidak perlu izin seperti itu, cukup pengantar pemerintah melalui pemerintah Palestina dan Mesir.

“Di sana juga sudah ada warga negara Indonesia yang sedang membangun RS, didukung warga dan pejabat setempat, serta dapat menggunakan Wisma Indonesia yang sedang dibangun MER-C di kompleks RS Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara,” kata Agus.

Diplomasi Kemanusiaan

Presidium Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) dr. Joserizal Jurnalis, atas nama lembaga kemanusiaan yang sedang membangun Rumah Sakit (RS) Indonesis di Jalur Gaza dalam kesempatan diskusi mengatakan, upaya lain memberi dukungan Palestina dalah melalui diplomasi kemanusiaan.

RS Indonesia di Jalur Gaza, Palestina,dapat menjadi humanitarian diplomacy (diplomasi kemanusiaan), dengan para relawan yang saat ini berjumlah 19 orang merupakan duta-duta rakyat Indonesia untuk Palestina.

“RS Indonesia adalah sumbangan dari rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina,semua dananya dari rakyat Indonesia,” ujar Jose.

Untuk itu, bersebelahan dengan RS Indonesia di Gaza, disiapkan bangunan Wisma Indonesia, sebagai representasi rakyat Indonesia di Palestina. (L/P003/R05/R03)

(L/P003/R05/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)