Jakarta, MINA – Indonesia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memperkuat tata kelola sektor keamanan bagi negara-negara yang sebelumnya mengalami konflik untuk mencegah hal tersebut terulang kembali.
“Situasi di negara-negara paska konflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi COVID-19,” kata Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar pada Pertemuan Tingkat Tinggi DK PBB secara virtual, Kamis (3/12).
Pertemuan dengan tema Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform itu dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor, MP selaku Presiden DK PBB pada bulan Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.
Pertemuan menghadirkan beberapa briefers, diantaranya Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika (Bintou Keita), ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan (Alexander Zouev), serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.
Baca Juga: Sebanyak 1.562 Peserta Lulus Uji Kompetensi Calon Mahasiswa Al Azhar Mesir
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu RI menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional dan akuntabel sebagai respon atas tantangan keamanan terkini dan mencegah terulangnya konflik.
Pertama, Wamenlu menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif,” jelas Siregar.
Hal kedua yang ditekankan oleh Wamenlu adalah perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.
Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai,” tegasnya.
Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peacebulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi.
“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan,” ujar Wamenlu sebagai poin ketiganya.
Dalam kaitan ini, sistem PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional. Wamenlu juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di awal tahun 2000-an.
Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman
Mahendra menyatakan, keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan,” pungkas Wamenlu Mahendra menutup pidatonya.
Debat terbuka tingkat tinggi tersebut merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain: Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman.
Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan. (R/RE1/RS2)
Baca Juga: Pelatihan UMKM di Jakarta Diharap Lahirkan Muzaki Baru
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH