Indonesia Dorong Parlemen Dunia Tingkatkan Peran Pendidikan

Indonesia meminta Parlemen Dunia tingkatkan peran pendidikan.

Doha, MINA – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Desy Ratnasari (F-PAN) yang menjadi delegasi Indonesia pada Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140 di Doha, Qatar, baru-baru ini menekankan, pentingya meningkatkan peran pendidikan.

Desy mengatakan, peran pendidikan sangat penting sebagai upaya untuk memberantas rasisme, xenofobia, dan islamofobia.

Dalam komite Demokrasi dan HAM, delegasi Indonesia juga mendorong peningkatan akses kesehatan, ketersediaan tenaga medis professional, dan penguatan tata pemerintahan dan akuntabilitas anggaran kesehatan dalam Universal Health Coverage.

Sesuai rencana, Universal Health Coverage akan direfleksikan pada resolusi IPU berikutnya (IPU ke-141) yang akan diselenggarakan di Belgard, Serbia pada 13-17 Oktober 2019 mendatang.

“Indonesia memiliki komitmen kuat dalam implementasi Hukum Kesehatan Internasional (IHR) melalui pencegahan, pendeteksian, dan respon kejadian yang mengancam kesehatan seperti pemberantasan flu yang menular (H5N1) dan penyediaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Desy yang sebelumnya dikenal sebagai artis.

Delegasi Indonesia menjadi salah satu dari dua negara dilam forum tersebut yang mengusulkan pentingnya kesehatan mental agar dapat diintegrasikan pada resolusi IPU mengenai Achieving Universal Health Coverage by 2030.

Tidak hanya itu, di pertemuan parlemen tingkat dunia tersebut juga ada beberapa usulan delegasi Indonesia yang diterima dan mendapatkan apresiasi dalam komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan dan Perdagangan.

Usulan terkait resolusi the role of fair and free trade and investment in achieving the SDGs especially regarding economic equality, Sustainable infrastructure, Industrialization, and innovation mengenai pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok marginal.

“Indonesia menyerukan parlemen dunia untuk mendukung terciptanya enabling environment bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dengan perdagangan internasional,” kata Desy.

Dalam sidang yang dihadiri oleh 800 anggota Parlemen dari 160 negara itu juga berkomitmen dalam pemberantasan terorisme dengan diadopsinya resolusi yang mengutuk penggunaan tentara bayaran, foreign fighters, dan private military and security companies.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, IPU mengadopsi resolusi mengenai peran perdagangan bebas dan adil dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal itu semata untuk mengedepankan pendekatan multilateral dalam perdagangan internasional dan memastikan perdagangan internasional dapat berkontribusi dalam pencapaian SDGs.

Selain itu, IPU juga menaruh perhatian besar mengenai isu perubahan iklim dan bencana siklon yang terjadi di Mozambique, Zimbabwe dan Malawi. Melalui adopsi resolusi yang  mengajak komunitas internasional  untuk melakukan langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak buruknya. (T/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)