Indonesia Dukung Peningkatan Partisipasi Perempuan di PBB

KIPS-1024x603.jpg" alt="" width="1024" height="603" /> Photo: Kemlu

Bogor, 11 Jumadil Awwal 1438/9 Februari 2017 (MINA) – “Indonesia dukung penuh peningkatan partisipasi personel perempuan di pbb/">misi PBB”, pernyataan tersebut disampaikan Andy Rachmianto, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri RI, di Sentul, Bogor.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Kemlu RI Kamis (9/2), hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi persiapan pertemuan terkait peran perempuan di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang akan dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, AS, tanggal 23-24 Februari 2017.

“Peran perempuan dalam misi perdamaian PBB merupakan salah satu program penting Pemerintah RI yang didasarkan pada Peta Jalan Visi 4000 Personel Pemeliharaan Perdamaian. Pembahasan mengenai Peran Perempuan pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB juga dimaksudkan untuk mendukung kampanye pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020,” ujar Direktur KIPS.

Dengan mengambil tema pengalaman para personel perempuan Indonesia yang telah bertugas di pbb/">misi PBB, penyelenggaraan rapat koordinasi kali ini guna mempersiapkan pertemuan di New York, merupakan komitmen kuat Pemerintah RI untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, khususnya peran personel perempuan sebagai aset penting bangsa dan negara.

Rapat koordinasi yang mengundang para pemangku kepentingan terkait misi pemeliharaan perdamaian dari berbagai institusi seperti TNI, Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, telah membahas dan mengidentifikasi sejumlah peluang dan tantangan bagi partisipasi perempuan di misi perdamaian PBB, baik yang bersifat administratif, sosial budaya, maupun operasional.

Mendorong peran perempuan di misi pemeliharaan perdamaian merupakan salah satu kontribusi penting Pemerintah RI dalam memajukan agenda Women, Peace and Security (WPS) yang dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000).
Pengesahan Resolusi 1325 beserta berbagai resolusi turunannya, kiranya menjadi bagian dari pedoman penting pemajuan agenda WPS di berbagai negara, termasuk penyiapan Rencana Aksi Nasional Resolusi 1325.

Direktur KIPS menambahkan bahwa terdapat 2.745 personel Indonesia di 9 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, dimana Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 125 negara.

“Dicatat bahwa dari total keseluruhan tersebut terdapat 60 personel perempuan yang tersebar di berbagai misi. Jumlah personel perempuan ini diharapkan dapat meningkat, dengan dukungan kuat dari berbagai institusi terkait,” kata Direktur KIPS.(T/R04/P02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)