INDONESIA GUNAKAN KATA-KATA KERAS DUKUNG PALESTINA

2012-12-01, 12:32:57

Jakarta, 19 Muharram 1434/1 Desember 2012 (MINA) – Indonesia, melalui pidato Menteri Luar Negerinya, menggunakan kata-kata keras mendukung Palestina menjadi sebuah negara saat Sidang Umum PBB ke 67 di New York, 29 November 2012.
“Telah tiba saatnya bagi masyarakat internasional meletakkan segala sesuatunya secara benar. Tak bisa lagi dunia memicingkan mata terhadap penderitaan rakyat Palestina,” Menteri Luar Negeri Dr. Marty Natalegawa menegaskan dalam pidatonya di New York, menurut transkripnya yang diperoleh Kantor Berita Islam Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta, Sabtu.

Marty mengatakan bangsa Palestina selama ini telah kehilangan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya, hambatan bagi hak-haknya untuk penentuan nasib sendiri dan untuk kemerdekaan.
Ia menekankan dunia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan itu, meski penghalang besar telah didirikan oleh Kekuatan Pendudukan (maksudnya, Israel, Red.), bangsa Palestian telah dengan rajin dan keteguhan besar membangun kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai suatu negara.
“(Bangsa Palestina) siap berdiri sejajar dengan negara-negara lain di Majelis yang agung ini. Siap melepaskan sepenuhnya potensi sebagai kekuatan positif untuk kemajuan,” kata Marty yang menambahkan, karenanya tak ada lagi alasan bagi masyarakat internasional untuk tidak bisa menyetujui pemberian status Negara Pengamat kepada Palestina.
Marty mengulangi lagi bahwa Palestina memperoleh status “entitas” 24 tahun lalu melalui Resolusi 43/177 dan telah mengakui sebagai sebuah Negara. Oleh karena itu, Indonesia kini merupakan mitra sponsor untuk mewujdkan Resolusi tersebut sekarang.
“Kami ulangi lagi harapan bahwa aplikasi Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB akan dengan baik dipertimbangkan,” kata Menlu, menekankan sikap dasar Pemerintah Indonesia pada isu tersebut, keanggotaan penuh Palestina di PBB sejalan dengan visi bersama mengenai solusi “dua-Negara”.
Indonesia percaya, katanya, sebuah negara Palestina merdeka dengan hak-hak setara, tanggung jawab setara dengan negara-negara lain, akan membentuk pencapaian sebuah perdamaian menyeluruh yang adil dan langgeng di Timur Tengah.
Dalam pidatonya itu, Marty menggarisbawahi bahwa kekerasan serampangan dan penggunaan kekuatan secara tidak sepadan di Gaza, Palestina, menjadi pengingat serius akan perlunya pelanjutan dan percepatan proses perdamaian. “Untuk kebutuhan itu, karenanya, perlu diciptakan kondisi kondusif bagi proses tersebut.”
Dr. Marty menegaskan Jakarta menginginkan diakhirinya semua kegiatan (pembangunan) pemukiman-pemukiman liar (oleh Israel), melepaskan blokade atas Gaza dan menyudahi kebijakan tak manusiawi penghukuman kolektif seperti itu.
Sebagai pesannya kepada rakyat Palestina, Menlu Marty menyampaikan pandangannya mengenai perlunya mereka meningkatkan dialog di antara mereka pada saat momen bersejarah ini. Dengan pemberian status Negara Pengamat kepada Negara Palestina, “kami memberi tanda mengenai keutamaan diplomasi dan penolakan terhadap kekerasan,” katanya.
Mengenai arti penting peran PBB dalam proses tersebut, Menlu Marty mengatakan Indonesia melihat badan dunia ini sedang membuat sebuah pernyataan keras tentang perlunya saling menghormati di antara negara-negara. “Kita sedang menempatkan keyakinan pada prinsip-prinsip keanggotaan universalitas PBB,” katanya.
“Dan kita sedang mulai memperbaiki luka ketidakadilan historis. Dan meneguhkan bahwa semua umat manusia, termasuk bangsa Palestina yang menderita panjang, diberi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka,” demikian Dr. Marty, menyudahi pidatonya dengan pernyataan penutup yang juga berkata-kata keras. (T/R-03/R05).

Mi’raj News Agency (MINA)