Indonesia Jadi Presiden DK PBB Angkat Isu Palestina

(dok Kemlu)

Jakarta, MINA – Indonesia mendapatkan giliran mengemban tugas sebagai Presiden di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mulai 1 Mei- 30 Mei 2019, dengan mengangkat isu “Peacekeeping Operation” termasuk perdamaian Palestina yang sudah menjadi komitmen dan prioritas pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, isu mengenai perdamaian di Palestina akan dibahas dalam diskusi informal atau “Arria Formula” pada Kamis (9/5) di Markas Besar PBB, New York, dengan fokus membahas pembangunan kawasan permukiman ilegal oleh Israel yang menjarah tanah rakyat Palestina.

“Isu ini sensitif ada di resolusi DK 2334 (2016), ditinjau dari aspek hukum dan kemanusiaan agar dapat dilaksanakan oleh anggota PBB yang lain,” jelas Ruddyard kepada wartawan di Kantin Deplomasi Kemlu RI, Kamis (2/5).

Menurut Ruddyard, diskusi tersebut dimaksudkan untuk terus mengangkat isu tentang Palestina agar tidak tenggelam oleh isu-isu lain seperti, Yaman, Suriah dan lainnya.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI), Retno Marsudi dijadwalkan akan membuka agenda tersebut dan sejumlah pembicara akan dihadirkan,termasuk video conference dengan salah satu pejuang Palestina di tepi barat serta pejuang HAM dari Israel.

Walaupun tidak ada hasil secara formal, namun Ruddyard optimis, forum tersebut dapat meningkatkan komitmen dan kesadaran negara-negara anggota lainnya mengenai isu Palestina, khusunya ancaman permukiman ilegal Israel.

Selain itu, Indonesia di DK PBB akan menggelar dua agenda debat terbuka dengan tema “Menabur Benih Perdamaian” yang akan digelar pada 7 Mei 2019 dan pada 23 Mei 2019 dengan tema “Perlindungan Masyarakat Sipil dari Konflik Bersenjata”.

Kedua agenda tersebut juga akan dipimpin langsung oleh Menlu Retno  dan diisi oleh sejumlah pembicara, salah satunya Sekjen PBB, Antonio Guterres.

Menurut Ruddyard, kehadiran Sekjen PBB bisa saja menjadi pengakuan terhadap kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia serta tema yang diangkat sejalan dengan misi PBB saat ini.

Sementara itu pada tanggal 6-17 Mei mendatang, akan ada pameran foto berbagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Pada akhir kegiatan Indonesia sebagai presiden di DK PBB, akan juga digelar Resepsi Diplomatik dan penampilan budaya pada 30 Mei dengan tujuan menampilkan kekayaan budaya dan mendukung kampanye pencalonan Dewan HAM Indonesia.

Ruddyard mengatakan, kesempatan Indonesia menjadi Presiden DK PBB selama sebulan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan berbagai agenda untuk mendorong perdamaian dan pengakuan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. (L/Sj/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)