Indonesia-Malaysia Jajaki Kerja Sama Bilateral Industri Halal

(Foto: Istimewa)

Jakarta, MINA – Indonesia dan Malaysia sepakat menjajaki kerja sama antar negara untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah dunia, khususnya pada sektor industri halal. Setiap negara memiliki keunggulan dan keunikan yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui kolaborasi strategis.

Hal tersebut dikemukakan pada pertemuan diskusi Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar dengan Chief Industry Development Officer Halal Development Corporation Berhad (HDC) Malaysia Hanisofian di Jakarta, belum lama ini, Keterangan pers KNEKS yang diterima MINA, Kamis (4/8).

Dalam diskusi tersebut, keduanya berbagi pandangan yang sama, yakni bagaimana mendorong dukungan sektor keuangan syariah terhadap sektor industri halal menjadi isu strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Sebagai negara pemimpin dalam perekonomian syariah dunia, Indonesia dan Malaysia memandang kolaborasi ini diperlukan dalam menjawab tantangan dan isu yang di hadapi. Dalam State of Global Islamic Economy Report 2021/2022, keduanya menempati posisi 5 besar dalam perekonomian syariah dunia.

HDC akan menginisiasi Indonesia-Malaysia Halal Forum sebagai wadah bertukar informasi pengembangan industri halal. Forum ini dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem industri halal di kedua negara.

“Forum ini akan mengangkat isu, tantangan dan kesempatan dalam mengembangkan industri halal. Kita bisa angkat topik seputar regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, kerja sama dagang antar negara wilayah, potensi industri, dan aspek pendukung lainnya,” ujar Hanisofian.

Di Malaysia, Halal Development Corporation Berhad (HDC) memiliki peran mengoordinasi dan mensinergikan seluruh inisiatif strategis pengembangan industri halal. Dengan kata lain, HDC memiliki keterlibatan strategis dalam pembangunan industri halal bersama lembaga publik, swasta, akademisi, dan komunitas di Malaysia.

Di sisi lain, Afdhal menyambut baik itikad Malaysia menjalin kerja sama ini. Ia menyampaikan, halal mengandung nilai keberlanjutan untuk diterapkan dalam pengembangan industri dan perekonomian suatu negara. Terlebih, banyak negara dunia sudah mulai memanfaatkan ekonomi halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di negaranya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Indonesia tengah fokus menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia yang berisikan arah strategis pengembangan industri halal Indonesia 2022 sampai dengan 2029.

“Saat ini KNEKS bersama Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PPN/ Bappenas tengah menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia. Yaitu, berisi strategi besar pengembangan industri halal yang terintegrasi lintas stakeholders seluruh Indonesia. Arah strategis di dalamnya akan menjadi rekomendasi kebijakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang,” pungkas Afdhal.

Indonesia memiliki cita-cita menjadi Pusat Produsen Halal Dunia di tahun 2024. Saat ini Pemerintah Indonesia menggenjot 13 program prioritas untuk mewujudkan impian tersebut.

Salah satunya ialah, KNEKS bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah melaksanakan kodefikasi data produk halal untuk perdagangan internasional.

Kinerja serta outlook ekonomi syariah di Indonesia dan dunia yang membaik, akan diikuti arus pergerakan produk, jasa, dan modal (investasi dan teknologi) yang lebih besar.

Kerja sama antar kedua negara merupakan bentuk kolaborasi yang diperlukan untuk mengakomodasi percepatan pengembangan ekosistem ekonomi syariah, bermula di regional Asia Tenggara. Hal ini juga dalam memanfaatkan potensi ekonomi serta momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. (R/R1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)