Indonesia, Mesir Saling Dukung Program Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia bersama Mesir saling mendukung dalam berbagi praktik baik soal efektivitas kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Delegasi pejabat Pemerintah Mesir yang terdiri dari 16 perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah ke Indonesia pada 27-31 Mei 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Egypt Impact Lab (EIL), Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi (MPED) Mesir untuk memperkuat ekosistem pengetahuan dalam mengintegrasikan bukti ke dalam rancangan dan implementasi program perlindungan sosial melalui kemitraan dan berbagi praktik baik.

“Kami berharap dapat berbagi wawasan dari program unggulan nasional Mesir sambil memperoleh pengetahuan berharga untuk meningkatkan desain dan implementasi kebijakan perlindungan sosial berbasis bukti di Mesir,” kata Dr. Reham Rizk, Direktur EIL sebagaimana dilaporkan Setwapres, Rabu (29/5).

EIL diluncurkan pada 2022 sebagai kolaborasi antara Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Middle East and North Africa (J-PAL MENA) – American University of Cairo (AUC) dan MPED, dengan dukungan dari Community Jameel dan Sawiris Foundation for Social Development.

EIL memiliki misi untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Mesir melalui evaluasi program pemerintah yang dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga hasilnya dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis.

Selama sepekan, delegasi akan mengadakan serangkaian kunjungan dan pertemuan dengan kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)/Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Diskusi dengan berbagai instansi ini akan berfokus pada pemanfaatan bukti untuk perumusan kebijakan, strategi peningkatan keberhasilan inisiatif perlindungan sosial, dan pendekatan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu, kunjungan lapangan dan lokakarya juga akan memberikan pengalaman pembelajaran yang mendalam.

Adapun kegiatan bertukar pengalaman ini didukung oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan Community Jameel serta diselenggarakan bersama J-PAL MENA dan J-PAL Southeast Asia (J-PAL SEA) yang berpusat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

“Saling berbagi praktik baik memberikan kesempatan unik untuk belajar dari keberhasilan dan pengalaman rekan-rekan kami di Indonesia,” kata Dr. Reham Rizk, Direktur EIL.

Pada kegiatan yang digelar BAPPENAS, Direktur Eksekutif J-PAL SEA-LPEM FEB UI, Lina Marliani, menyatakan, pembelajaran kolaboratif ini juga bertujuan untuk mendiskusikan pengalaman kolaborasi jangka panjang antara pembuat kebijakan dan peneliti yang telah memberikan kontribusi terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah masing-masing.

“Delegasi pemerintah Indonesia akan menuturkan pengalaman membangun kemitraan yang kuat dengan peneliti, termasuk dengan J-PAL SEA dan peneliti terafiliasi J-PAL, untuk mengintegrasikan bukti ke dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Lina juga memaparkan, kolaborasi ini termasuk evaluasi program nasional “Kartu Perlindungan Sosial” untuk meningkatkan transparansi program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan transisi penyaluran beras sejahtera (Rastra) atau yang dulu disebut Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbentuk e-voucher.

Di lain kesempatan, pada forum diskusi yang diselenggarakan TNP2K dan Setwapres pada Selasa (28/5) di Kantor Setwapres, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Suprayoga Hadi, menyambut positif pelibatan peneliti untuk memasukkan bukti dalam pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan.

Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk kolaborasi Pentahelix. “Kolaborasi pentahelix dapat memaksimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia”, ujarnya.

Selain itu, dalam paparannya, Suprayoga juga menekankan peranan TNP2K dalam mendorong transfer kebijakan yang dilakukan dalam bentuk adaptasi terhadap praktik baik dari sisi kebijakan yang telah dilakukan di negara lain yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia serta berbasis bukti dan data.

Pembelajaran kolaboratif

Sementara Kepala Tim Kebijakan dari Sekretariat TNP2K Setwapres, Elan Satriawan, menjelaskan keterlibatan peneliti di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, diantaranya mendorong pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran berbagai program bantuan yang ada tepat sasaran.

“Pengintegrasian data menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga dapat mencegah exclusion error atau keluarga miskin dan rentan yang belum memperoleh program bantuan dari pemerintah,” paparnya.

Dr. Sherifa Sherif, Direktur Eksekutif National Institute for Governance and Sustainable Development (NIGSD) pada kesempatan yang sama menyatakan, dengan komitmen untuk memantau dan meningkatkan posisi Mesir dalam tata kelola regional, daya saing, dan pembangunan berkelanjutan, serta sebagai tuan rumah EIL, pihaknya merasa bangga menyaksikan integrasi formal EIL dalam struktur mereka.

Ini menandakan pengakuan terhadap peran penting kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan upaya pembangunan bangsa.

“Kami senang dapat bekerja sama dengan J-PAL dan pemerintah Mesir serta Indonesia untuk melanjutkan keberhasilan EIL. Melalui inisiatif ini, kami berharap menciptakan model terukur yang mendorong pembelajaran antar pemerintah dan kebijakan yang lebih baik dan terinformasi,” kata Uzma Sulaiman, Wakil Direktur Community Jameel, menambahkan.

Sementara itu, Dr. Ahmed Elsayed, Direktur Eksekutif J-PAL MENA di AUC, menekankan, dengan memfasilitasi pertukaran lintas negara antara pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dapat membangun budaya penggunaan bukti.

“Pembelajaran kolaboratif ini akan berkontribusi pada pengembangan program perlindungan sosial yang lebih efektif dan adil,” tegasnya.

Perjalanan ini akan diakhiri dengan rencana aksi dari delegasi Mesir, yang menguraikan strategi untuk meningkatkan kolaborasi antara EIL dan pemangku kepentingan pemerintah dalam mengembangkan evaluasi dampak baru untuk mengatasi tantangan utama dalam perlindungan sosial.

Upaya berkelanjutan termasuk mengorganisir acara “Leading for Evidence-Informed Decision-Making (LEID)” untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pembuatan dan pemanfaatan bukti di Mesir.[]

Mi’raj News Agency (MINA)