Indonesia Pilih Jalur Darat untuk Salurkan Bantuan ke Gaza, Yordania Tawarkan Mekanisme Airdrop

Jakarta, MINA – Pemerintah Kerajaan Yordania menawarkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui mekanisme airdrop (pendaratan udara) bekerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA). Tawaran tersebut disampaikan di tengah upaya dunia internasional membantu rakyat Palestina yang masih berada di bawah blokade dan agresi Israel.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia tetap memilih jalur darat sebagai metode penyaluran bantuan. Menurutnya, jalur darat dinilai lebih aman dan terukur secara teknis.

“Sebaiknya lewat darat ya, karena sifatnya sangat teknis dan cukup berbahaya,” ujar Menlu Sugiono, Kamis (7/8). Meski begitu, ia mengapresiasi inisiatif Yordania yang siap menyalurkan bantuan bagi warga Gaza melalui udara.

Sugiono menjelaskan, tawaran Yordania tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Pertahanan untuk dikaji lebih lanjut. Jika mekanisme airdrop disetujui, bentuk bantuan yang diberikan kemungkinan berbeda dari komitmen awal Indonesia yang berupa 10 ribu ton beras.

Baca Juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Imbas Kontroversi Joget

“Ya bantuan lain, tetapi teknisnya akan dibicarakan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, UEA telah mengirimkan bantuan kemanusiaan lewat udara ke Gaza untuk ke-67 kalinya. Kantor berita nasional UEA, WAM, melaporkan bahwa beberapa negara turut berpartisipasi, termasuk Jerman, Italia, Belanda, dan Yunani.

Bantuan tersebut mencakup pasokan makanan pokok yang berasal dari berbagai lembaga dan organisasi amal di UEA. Melalui Operasi Chivalrous Knight 3, total bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 3.892 ton.

Pengiriman bantuan ke Gaza melalui udara kerap menghadapi tantangan besar, termasuk risiko keamanan akibat operasi militer Israel, cuaca, serta keterbatasan area pendaratan. Karena itu, sejumlah negara lebih memilih jalur darat melalui penyeberangan Rafah di Mesir, yang meski lambat, dinilai lebih terjamin distribusinya langsung kepada warga yang membutuhkan.

Baca Juga: Prabowo: Tunjangan DPR Dicabut, Kunjungan Luar Negeri Dimoratorium

PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa blokade total Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 telah memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah wilayah tersebut, dengan jutaan warga menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, dan minimnya pasokan obat-obatan. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari Anggota DPR