Indonesia Protes Insiden Penembakan WNI oleh Otoritas Malaysia di Komisi HAM ASEAN

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 20 detik yang lalu

20 detik yang lalu

0 Views

Langkawi, MINA – Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR), Anita Wahid menyampaikan protes keras terhadap insiden penembakan yang menewaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Malaysia.

Protes ini disampaikan dalam Sidang ke-40 AICHR yang berlangsung di Langkawi, Malaysia, pada 11-14 Februari 2025 lalu.

Anita Wahid mengungkapkan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut dan meminta otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh. “Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” tegasnya.

Insiden penembakan terjadi pada 24 Januari 2025, ketika lima WNI menjadi korban penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Pemerhati Hak Asasi Manusia Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dafri Agussalim, menilai tindakan aparat Malaysia tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional terkait HAM.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Insiden ini memicu protes publik di Indonesia. Pada 30 Januari 2025, puluhan demonstran melempari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan telur sebagai bentuk protes atas penembakan tersebut.

Mereka menuntut agar pelaku penembakan dihukum dan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengabaikan kasus ini demi menjaga hubungan bilateral dengan Malaysia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah meminta otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan menekankan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum di kawasan ASEAN. []

Mi’raj News Agency (MINA)