Jeddah, MINA — Di tengah persiapan menjelang keberangkatan jamaah haji Indonesia, sebuah pertemuan penting digelar di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk menyempurnakan layanan ibadah haji, khususnya pada fase paling krusial, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, memimpin delegasi Indonesia dalam dialog bersama perwakilan syarikah dan otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Jumat (11/4).
Turut hadir dalam rombongan, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, jajaran pimpinan dan anggota komisi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, serta perwakilan KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh.
Dengan total kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 221.000 jamaah, terdiri atas 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus, persiapan yang matang dinilai vital, terlebih puncak ibadah yang membutuhkan manajemen logistik dan pelayanan sangat kompleks.
Baca Juga: Taiwan Tawarkan Destinasi Wisata Ramah Muslim Unggulan Bertema Alam
“Armuzna adalah fase ibadah yang paling menentukan dan menantang, baik secara spiritual maupun fisik. Oleh karena itu, pembahasan teknis layanan di titik ini menjadi prioritas kami,” ujar Gus Irfan usai pertemuan.
Salah satu topik utama dalam pertemuan adalah pembahasan skema “murur” dan “tanazul”, sebagai bagian dari strategi pergerakan jemaah dari Arafah ke Mina.
Melalui skema murur, jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas tidak perlu turun dari kendaraan saat melewati Muzdalifah, sehingga keamanan dan kenyamanan mereka tetap terjamin tanpa mengurangi keabsahan ibadah.
“Skema ini merupakan bentuk respons atas kebutuhan jemaah yang memerlukan perhatian khusus. Tujuannya jelas: menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih manusiawi, aman, dan tertib,” tambahnya.
Baca Juga: Muzakir Manaf Dukung Rencana Produksi Film Hubungan Aceh dan Kekhalifahan Ottoman
Meskipun penyelenggaraan haji tahun ini masih berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI melalui Ditjen PHU, BP Haji telah mulai memainkan peran penting sebagai unit pendukung transisi menuju model penyelenggaraan haji yang lebih otonom, yang rencananya akan berlaku penuh mulai tahun 2026.
Tak hanya fokus pada haji, Gus Irfan juga dijadwalkan menghadiri Forum Umrah dan Ziarah Internasional ke-3 di Madinah pada 14–16 April 2025. Forum bergengsi ini mempertemukan ribuan pelaku industri umrah dan ziarah dari seluruh dunia, membahas inovasi layanan, kolaborasi global, serta teknologi terbaru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah.
Dalam forum tersebut, Gus Irfan akan tampil sebagai pembicara utama mewakili Indonesia, menyampaikan visi dan langkah strategis penguatan tata kelola umrah dan haji berbasis teknologi serta pelayanan terintegrasi lintas negara.
Pertemuan di Jeddah dan kehadiran Indonesia di forum Madinah menegaskan peran aktif dan proyeksi kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi haji dan umrah internasional. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis inovasi, Indonesia tak hanya menyiapkan jemaah secara teknis dan spiritual, tetapi juga membangun masa depan pelayanan ibadah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.[]
Baca Juga: Prabowo dan El-Sisi Sahkan Pernyataan Bersama Kemitraan Strategis
Mi’raj News Agency (MINA)