INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI PEMBANGUNAN PALESTINA

Jakarta, 20 Shafar 1435/23 Desember 2013 MINA) – Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi kerjasama negara-negara Asia Timur untuk pembangunan Palestina (Conference on Cooperation Among East Asia Countries for Palestinian Development CEAPAD) pada awal Maret 2014 mendatang.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan hal itu pada pertemuan media massa nasional dan asing di Jakarta, Senin (23/12).

“Seperti yang diamanatkan dalam konstitusi, bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka konferensi tersebut adalah wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,”kata Fachir.

Tema yang akan diangkat pada konferensi itu, meningkatkan kerjasama dan kemitraan pihak swasta dalam membantu perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraannya.

”Ini merupakan wujud kontribusi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia walaupun tengah memasuki tahun politik 2014, diplomasi internasional tetap dijalankan, seperti melalui konferensi tersbut.

Pada Agutus 2014 mendatang, Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Forum Global ke-6 untuk aliansi Peradaban PBB.

Pelaksanaan forum di Indonesia ini merupakan yang pertama, setelah sebelumnya berlangsung di Turki, Brasil dan Austria, tambahnya.

Sampai saat ini, Palestina adalah satu-satunya Negara di dunia yang masih berada dibawah penjajahan Zionist Israel. Oleh karena itu, Palestina perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan kemerdekaannya seperti bangsa-bangsa lain di dunia.

Pada Februari 2013 lalu, CEAPAD telah diselenggarakan oleh kementerian Luar Negeri Jepang. ”Kali ini (Maret 2014 mendatang) Indonesia akan menjadi tuan rumahnya,” kata Deputy Director for Economic, Finance and Development Directorate of Middle East Affairs, Tjoki Aprianda Siregar.

Menurut Tjoki, Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan dihadirkan dalam konferensi CAEPAD di Jakarta ini, selain para menteri luar negeri Negara-negara Asia Timur dan para pengusaha. “ Konferensi kali ini akan lebih ditekankan peran swasta dalam usaha membantu perjuangan rakyat Palestina,” tambah Tjoki.

Dukungan Kemerdekaaan Indonesia

M. Zein Hassan,Lc.,Lt. sebagai pelaku sejarah, menyatakan dalam bukunya menjelaskan tentang peran-serta, opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap.

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Palestina merupakan salah satu Negara yang pertama mengakui dan mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia:

Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini bertepatan ‘pengakuan Jepang’ atas kemerdekaan Indonesia. Berita yang disiarkan radio Jerman tersebut dua hari berturut-turutbahkan harian “Al-Ahram” media berita Mesir juga menyiarkan hal itu.

Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini dalam kapasitasnya sebagai Mufti Palestina juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa bersejarah tersebut tidak banyak diketahui generasi sekarang. Bahkan dukungan ini telah dimulai sejak 1944, setahun sebelum Sukarno-Hatta benar-benar memproklamirkan kemerdekaan RI.

Tokoh Palestina lainnya yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher. Beliau adalah seorang Pemimpin dan saudagar kaya Palestina yang spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”

Setelah seruan dari Mufti Palestina itu, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali oleh Negara Mesir 1949.

Pengakuan resmi Mesir itu (yang disusul oleh negara-negara Tim-Teng lainnya) menjadi modal besar bagi RI untuk secara sah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan itu membuat RI berdiri sejajar dengan Belanda (juga dengan negara-negara merdeka lainnya) dalam segala macam perundingan & pembahasan tentang Indonesia di lembaga internasional. (L/P04/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)