Indonesia Serukan Ekonomi Inklusif dan Perluasan Digitalisasi D

Jenewa, MINA – Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar menyerukan perluasan digitalisasi dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-15 United Nations Conference on Trade Development (UNCTAD). Demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (7/10).

KTM ke-15 UNCTAD berlangsung secara hybrid dengan lokasi pertemuan fisik secara terbatas di Jenewa, Swiss dan Bridgetown, Barbados pada 4 hingga 7 Oktober 2021.

KTM tersebut mengusung tema “From Inequality and Vulnerability to Prosperity for All” dan diikuti oleh 195 negara anggota UNCTAD.

Pada sesi debat umum, Wamenlu RI mengajak seluruh anggota UNCTAD untuk mengarahkan perhatian tiga elemen utama untuk mengatasi dampak COVID-19.

“Pertama, pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan ekonomi kreatif,” ujar Wamenlu. Pengembangan kreatif ekonomi dapat membantu negara-negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan juga membantu proses transformasi ekonomi negara-negara.

UMKM, wanita dan pemuda harus diberdayakan untuk memaksimalkan manfaat peluang-peluang yang diciptakan oleh kreatif ekonomi. Hal ini bertepatan dengan momentum tahun 2021 yang ditetapkan sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Kedua, memberikan dukungan terhadap perluasan digitalisasi,” ujar Wamenlu. Dari pandemi ini, salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah bahwa kegiatan bisnis dapat bertahan dari keterpurukan ekonomi apabila dapat beradaptasi dan menggunakan ekonomi digital sebagai sarana memasarkan produk dan memperluas jangkauan konsumen.

Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untuk menjembatani keseimbangan digital antar negara dan antar wilayah dalam suatu negara dengan harga yang terjangkau dan akses terhadap infrastruktur digital yang dapat diandalkan, khususnya di negara berkembang.

“Ketiga, transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” lanjut Wamenlu. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perdagangan dan investasi. untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan iklim dan lingkungan dari Agenda 2030, dan tekankan tindakan yang lebih konkret dan terkoordinasi, sesuai dengan prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) dan kemampuan masing-masing masing negara.

Wamenlu menggarisbawahi, ”Pentingnya membangun kepercayaan untuk memastikan bahwa isu lingkungan tidak dipergunakan sebagai hambatan perdagangan”. Selain itu, Wamenlu juga menekankan bahwa Ekonomi berkelanjutan tidak akan tercapai ketika negara-negara berjuang untuk membayar utang yang meningkat akibat pandemi.

“Dukungan UNCTAD untuk negara berkembang mutlak diperlukan, mari bekerja sama sehingga hasil pertemuan UNCTAD ke-15 ini dapat membantu anggotanya mewujudkan dunia yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk masa depan bersama,” ujarnya. (R/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)