INDONESIA SESALKAN KEGAGALAN DK PBB SAHKAN RESOLUSI PALESTINA

Jakarta, 9 Rabiul Awwal 1436/31 Desember 2014 (MINA)- Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengesahkan rancangan resolusi (ranres) mengenai Palestina, dalam pertemuan DK PBB di Markas Besar PBB di New York, Selasa (30/12).

Ranres yang disponsori Liga Arab tersebut menetapkankemerdekaan Palestina dengan Al-Quds timur sebagai ibukota,  kerangka waktu selambatnya akhir tahun 2017 untuk penarikan mundur tentara Israel dari wilayah-wilayah Palestina yang didudukinya, dan mendesak dimulainya kembali perundingan antara Palestina dan Israel untuk mencapai suatu perdamaian komprehensif dalam jangka waktu satu tahun.

“Ranres gagal disahkan karena hanya mendapat dukungan dari delapan negara anggota DK dari sembilan suara yang dibutuhkan. Satu negara pemegang veto juga menentang Ranres,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir kepada Mi’raj Islamic News Agency di Kantor Kemenlu. Pejambon, Rabu Siang.

Ia mengatakan, sesuai Piagam PBB, DK PBB bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. “Tidak disahkannya Ranres Palestina merupakan kegagalan DK PBB dalam menjalankan mandatnya,” tegasnya.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Juru Bicara kemlu. RI menegaskan, Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat, dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya serta pengakhiran pendudukan ilegal Israel di Palestina.

“Pemerintah Indonesia terus mendesak DK PBB untuk mendorong penyelesaian secara damai konflik Palestina dan Israel, sesuai dengan prinsip solusi dua negara,” ujar Armanatha Nasir

Ia juga mengatakan, dukungan Indonesia diberikan pula melalui berbagai forum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ia menambhakan, Indonesia juga terus mendukung penguatan kapasitas Palestina dalam persiapan menuju kemerdekaan. Hal ini diberikan antara lain secara bilateral maupun melalui New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) dan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

“Melalui CEAPAD, Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan bidang infrastruktur, teknologi informasi, pariwisata, manufaktur ringan, dan pertanian senilai US$ 1,5 juta,” kata Armanatha Nasir. (L/P010/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah