Jakarta, MINA – Pemerintah Indonesia menyatakan penyesalannya atas kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza serta menjamin kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Indonesia menekankan pentingnya aksi bersama komunitas internasional untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan pelindungan rakyat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri RI di X pada Kamis (5/6).
Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional, terutama Anggota Tetap DK PBB, untuk memenuhi tanggung jawab moral dan politik guna menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza serta seluruh Wilayah Pendudukan Palestina.
Sebelumnya, rancangan resolusi DK PBB yang menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan di Gaza mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan. Namun, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut.
Baca Juga: Hery Saripudin: Diplomasi Bebas Aktif Harus Diperkuat, Fokus pada Ekonomi dan Pendidikan
Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menjelaskan bahwa AS tidak mendukung tindakan yang tidak mengutuk Hamas atau tidak menyerukan pelucutan senjata oleh kelompok tersebut. Washington menilai resolusi itu bisa mengganggu upaya mediasi gencatan senjata yang sedang dipimpin oleh AS.
Dukungan kuat AS terhadap Israel terus menjadi sorotan internasional, terutama saat krisis kemanusiaan di Gaza memburuk. []
Mi’raj News Agency MINA)
Baca Juga: Wukuf di Arafah, Menag Ingatkan Perbanyak Zikir dan Larangan Ihram
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur